Ribuan Guru P3K Nantikan Kejelasan SK, PGRI Sumsel Desak Kepala Daerah Tuntaskan Persoalan di Akhir Masa Jabatan

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kejelasan pelantikan hingga penyerahan surat keputusan [SK] tengah dinantikan ribuan pegawai pemerintah perjanjian kerja [P3K] lulusan seleksi 2022 baik itu Kota Palembang maupun Kabupaten Banyuasin. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto SPd MM menyebutkan hingga saat ini belum ada surat keputusan dari Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkot Palembang.

Selain Palembang, Zulinto mengatakan Banyuasin hingga kabupaten lainnya belum juga menerima SK. 

“Kami selaku pengurus PGRI meminta agar di akhir masa jabatan baik itu Gubernur, Walikota dan Bupati yang masih belum mengangkat atau melantik guru-guru P3K hendaknya segera dilaksanakan. Karena sudah terlalu jauh jaraknya, sedangkan pengalokasian dana untuk P3K melalui dana alokasi umum sudah terprogram terhitung mulai di Januari 2023 sedangkan ini sudah Agustus,” katanya Ketika dijumpai di sela aktivitasnya pada Ahad 13 Agustus 2023.

Bila memang terdapat percepatan dilakukan Pemprov/Pemkab/Pemkot, selambat-lambatnya itu di bulan Juli atau Juli, gaji mereka sudah keluar. “Karena gaji adalah hak-hak dari calon guru P3K yang telah lulus di tahun 2022,” ujarnya. 

Maka dari itu,  tegas eks Kadisdik Palembang ini, saya minta pada Gubernur Sumsel dan khususnya Walikota Palembang karena Kota Palembang ini kota metropolis, kota pendidikan dan kota yang besar, hendaknya mendorong cepat, baik itu kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BKPSDM] supaya segera melaporkan ke pemerintah untuk segera dilantik dan diusulkan. 

“Jangan sampai habis masa jabatan masih belum dilantik juga. Ini bisa menimbulkan masalah-masalah baru,” ucapnya. 

Ia berharap selaku Ketua PGRI meminta ketulusan hati Gubernur Sumsel, Walikota Palembang, Bupati Banyuasin serta Kabupaten/kota lainnya supaya guru-guru P3K TK, SD, SMP dan SMA/SMK segera dilantik dan dikeluarkan SK-nya.

“Kami mohon mereka yang belum dilantik segera dilantik demi kelancaran dunia pendidikan,” tutur Asisten II Palembang ini. 

Ketika ditanya soal beredarnya informasi terkait SK guru P3K yang akan dikeluarkan Disdik Kota Palembang pada 28 Agustus nanti, Zulinto menegaskan mari kita dengarkan nanti setelah ini disampaikan oleh media Pemerintah akan menjawab. Jika memang mereka menjanjikan pada 28 Agustus nanti SK akan dikeluarkan kita bersyukur berarti mereka serius.

“Tapi kalau tidak, ini jangan ditunda-tunda. Karena secara administrasi kalau sudah masuk bulan September. Gubernur, Walikota dan Bupati sudah habis masa jabatan akan adanya Penjabat [Pj],” katanya. 

“Apakah dengan Pj ini nanti akan ada aturan tersendiri untuk pelantikan dan pengangkatan ini kita belum tau jangan sampai guru PPPK dirugikan. PGRI memang betul-betul mendesak Gubernur, Walikota dan Bupati Kabupaten/Kota segera lantik mereka,” timpalnya seraya mengakhiri. 

Laporan Hasan Basri | Editor AbV