Ribuan Buruh Desak Gubernur Batalkan Kepgub 746

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh seperti KSPSI, NIBA SPSI, FARKES SPSI, KEP SPSI, PPMI SPSI dan lain-lain melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel], Selasa [30/11/2021].

Aksi unjuk rasa ini menuntut dan mendesak dibatalkannya Keputusan Gubernur [Kepgub] Sumsel Nomor 746/kpts/Disnakertrans/2021 tentang UMP yang memuat UMP tidak naik. Massa menuntut pemerintah menaikkan UMP tahun 2022.

“Kalau gubernur cinta terhadap rakyatnya kaum buruh pasti bisa mengubah surat keputusan tidak naiknya UMP Sumsel,” kata Untung dari perwakilan KSPSI saat orasi di Kantor Gubernur Sumsel.

Berbagai properti digunakan untuk aksi seperti spanduk bertuliskan Maaf Nak Bukan Susumu yang Didiskon 50 persen Tapi Gaji Bapakmu yang Dipotong 50 persen.

Ada juga Kirain Cuma Barang yang Bisa Didiskon 50 persen Dak Taunya Gaji yang Didiskon 50 persen.

Upah minimum provinsi [UMP] Sumssl telah disahkan Gubernur Herman Deru sebesar Rp 3,14 juta.

Sebelumnya telah ditetapkan besaran UMP Sumsel Tahun 2022 Rp3,14 juta atau persisnya Rp3.144.446 tercantum dalam Kepgub Sumsel nomor 746/kpts/Disnakertrans/2021.

“UMP Sumsel tahun 2022, ditetapkan Rp 3.144.446,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimudin saat mengumumkan UMP Sumsel, Jumat [19/11/2021].

Saat mengumumkan pengumuman UMP tersebut Koimudin didampingi Kepala Seksi Upah Minimum Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Disnakertrans Sumsel Susilawati dan Staf bidang Hubungan Industrial (Hubin) dan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Sumsel Eki.

UMP itu berlaku mulai 1 Januari 2022. Nilai UMP Sumsel Rp 3.144.446 ini sama dengan UMP tahun 2021 yaitu Rp3.144.446 artinya tidak ada kenaikan UMP di 2022.

Sementara itu Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia [KSBSI] Sumsel Ali Hanafiah, membenarkan bahwa UMP 2022 tidak naik.

“Kita masih melakukan konsolidasi untuk pernyataan sikap yang bakal dilakukan seluruh elemen buruh dan serikat pekerja,” katanya. [Abror Vandozer]