Rapat Teknis PUBM, Darma Budi: Revitalisasi Infrastruktur Bidang Jalan

- Jurnalis

Senin, 16 Maret 2020 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel, Darma Budi

Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel, Darma Budi

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Rapat Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Selatan (PUPR Sumsel).

Acara dilaksanakan di Gedung Grand Atyasa Jalan. Kapten Anwar Arsyad nomor 22 Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Senin (16/03/2020).

Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel, Darma Budi menjelaskan, tujuannya untuk membuat singkronisasi  pembangunan ini dari provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota Se Sumatra Selatan, sehingga apa yang diinginkan Gubernur itu bisa terwujud yaitu revitalisasi infrastruktur bidang jalan.

” Dengan adanya revitalisasi, akses jalan yang tertutup atau dalam kondisi rusak dapat terhubung. Kita dapat memperbaiki jalan yang jarak semula ditempuh 3 jam kini hanya 1 jam, tentunya bisa mengurangi dan menurunkan tingkat biaya transportasi,” jelas Darma Budi.

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Ia memaparkan, Peserta rapat dari seluruh kabupaten/kota, Bapeda, Dinas PUPR Sumatra Selatan.

” Terkait Flyover, itu sebenarnya dari tahun 2019 sudah termasuk program pemerintah pusat melalui PUPR namun terkendala pembebasan lahan, siapa yang bertanggung jawab. Kemarin dari kota, kemungkinan kami akan ambil alih. Pemprov Sumsel akan mencoba menyelesaikan pembebasan lahan di simpang Sekip dan Angkatan 66, permasalahannya masih seputar lahan dan pembiayaan,” papar Budi.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Darma Budi menegaskan, Pemprov Sumsel melalui Dinas PUPR akan mengambil alih kebijakan pembiayaan pembebasan lahan.

“Sebab Gubernur Sumatera Selatan sangat mengharapkan pembangunan dapat terlaksana oleh PUPR,” tegas Kepala Dinas (Kadin) PUBM Sumsel.

Kadin PUBM Sumsel mengharapkan ” adanya singkronisasi, persamaan persepsi dan pencapaian penurunan angka kemiskinan sesuai keinginan Gubernur 1 tahun 1 digit sehingga akhir tahun 2023 angka kemiskinan tidak ada lagi,” tutup Darma Budi.

Laporan Dewi

Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru