PWI Anulir Penghargaan untuk Walikota Bekasi

Sejak masa pendaftaran, ujar Yusuf, panitia sudah menggariskan secara tegas dalam edaran tertulisnya bahwa peserta Anugerah Kebudayaan PWI terbuka untuk Bupati/ Wali Kota se Indonesia, yang tidak sedang berperkara hukum/korupsi. Edaran tertulis itu tersebar ke seluruh jajaran PWI Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Juga ke bupati/wali kota melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia [APKASI] dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

“Aturan itu, antara lain yang menjadi dasar Ketua Umum PWI menganulir Rahmat,” tandasnya.

Sementara, anggota juri Nungki Kusumastuti, mendukung keputusan anulir demi menjaga martabat PWI. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Dengan demikian, kepala daerah yang berhak naik panggung HPN 2022 untuk menerima Trofi Abyakta [berkembang maju] sebanyak sembilan orang.

Masing-masing Walikota Padang Panjang, Sumatra Barat, Fadly Amran [Datuak Paduko Malano], Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto, Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Nina Agustina, Bupati Sumbawa Barat, NTB, Musyafirin, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Helmi Hassan, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakri, dan Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana. [ab/oc]

Halaman : 1 2