Presiden Jokowi Minta K/L Tindaklanjuti Rekomendasi BPK atas LKPP 2021

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021 namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN,” ujar Isma.

BPK, tutur Isma, menaruh perhatian terhadap pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan.

“Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” tuturnya.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya