PINFORMASI BPN Palembang hingga Declare BPKP Sumsel dalam Pusaran Ganti Rugi Kolam Retensi Simpang Bandara dengan Harga Fantastis !

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kabar mengenai peruntukan harga ganti rugi lahan Kolam Retensi Simapang Bandara terus menyuruak di muka khalayak, bahkan dari sistem aplikasi PINFORMASI Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang dengan informasi kepemilikan hak tanah, nilai jual rata-rata zona tanah, KJPP hingga declare BPKP Sumsel.

Terlebih hal itu kembali disampaikan Deputi Koordinator Masayarakat Anti Korupsi Indonesia [K-MAKI] Sumatera Selatan, Feri Kurniawan, mengungkap informasi [kepemilikan] dalam kutipan penyampaian Kepala Sekai Pengadaan Tanah BPN Kota Palembang ‘HM’ melalui PINFORMASi tanah bernomor 9564/12/2020 kepada Pemkot atas nama pemilik ‘MS’ dengan nilai rata-rata zona tanah pada angka Rp3,7 juta.

Terlebih dalam hal ini, Kantor Jasa Penilai Publik [KJPP] Henricus Judi Andrianto menyebut harga tanah untuk sertigikat hak milik [SHM] atas nama MS nomor 4737 pada luas tanah 40.000/meter persegi atas permintaan Pemkot Palembang.

“Untuk objek tanah bersertifikat nomor 4737 mencapai nilai Rp112,9 miliar, dengan luas objek tanah 40.000/meter persegi termasuk BPHTB dan kewajiban lainnya,” ungkapnya dalam keterangan secara elektronik pada Kamis 9 Oktober 2025.

Deputi K-MAKI Sumsel menjelaskan berdasrkan dua informasi, Pemkot Palembang melalui tim pengadaan tanah untuk Kolam Eetensi Simpang Bandara, melakukan negoisasi sebanyak dua lali dengan pemilik tanah MS.

Disebutkan sebelumnya, negoisasi awal belum bersepakat atas permintaan Rp2,2 juta permeter persegi, kemudian pada negoisasi kedua diputuskan bersepakat dengan harga Rp995 ribu/meter persegi uhtuk tanah bersertifikat nomor 4737 atas nama MS.

Feri kembali mengungkap atas peritiawa ganti rugi tanah rencana Kolam Retensi Simpang Bandara, BPKP Perwakilan atas permintaan penyidik Polda Sumsel memberikan opini dan mendeclare potensi kerugian nehara atas ganti rugi senilai Rp39,8 miliar, beraumber dari APBD Pemkot Palembang 19,8 miliar dan hibah Pemprov Sumsel Rp20 miliar.

“Opini dari BPKP Perwakilan Sumsel adalah Total Lost atas ganti rugi itu atau ganti rugi dinyatakan tidak sah dengan potensi kerugian negara Rp39,8 miliar,” ujarnya.

K-MAKI kembali melontarkan pertanyaan, kapan sertifikat atas nama MS diterbitkan alas hak sertifikat dan pemohon? Serta siapa yang melakukan pengukuran objek tanah dan proses-proses lainnya di BPN Kota Palembang? Sehingga terbit sertifikat atas nama MS di sistem aplikasi PINFORMASI BPN.

Laporan/Editor Abror Vandozer