banner 120x600
banner 120x600
banner 2560x598

banner 2560x598

Peralihan Jadi ASN, Ketua KPK Sambut Baik Putusan MK-MA

  • Bagikan
Ketua KPK, H. Firli Bahuri
Ketua KPK, H. Firli Bahuri
banner 468x60

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung [MK-MA] terkait peralihan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara [ASN].

“Kini telah sampailah kita semua pada suatu kondisi yang terang menderang,” ungkap Ketua KPK H Firli Bahuri, Rabu [15/9].

Dikatakan Firli, iikad baik dan sabar pada seluruh proses prosedur hukum yang berlangsung membuahkan hasil. “Begitu pun publik yang turut mengawasi, pastinya menunggu hasil ini semua,” ujarnya.

Ketua KPK menuturkan bahwasanya ketika sekelompok pihak melakukan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan memastikan haknya dengan melakukan pengaduan gugatan-gugatan, tidak petnah sekalipun KPK melarang larang atau menghalang halangi.

“Karena, Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] adalah Negara Hukum, kami menghormati dan memahami hal tersebut,” ucapnya.

Baik mengajukan, sambung Firli, laporan ke Ombudsman RI, pengaduan ke Komnas Ham, ataupun gugatan yang dilakukan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun, KPK sebagai termohon dengan besar hati telah memberikan feedback administratif dan turut menjalani seluruh proses persidangan.

Kini, menurutnya MK sebagai Court of Law telah menetapkan suatu keputusan yang menjelaskan lintasan perundangan yang kuat dalam hal landasa dan kepastian hukum.

“Keputusan itu telah dibacakan pada Selasa 31 Agustus 2021,” kata Firli.

MA sebagai puncak peradilan mengenai keadilan atau Court of Justice telah juga menetapkan kesesuaian kerja KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan UU KPK nomor 19/2019, PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, dan juga Perkom KPK 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Putusan tersebut telah dibacakan pada Kamis, 9 September 2021.

Pertama, sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan Judicial Review, keputusan MK yang berasas Erga Omnes atau berkekuatan putusan tetap yang diberlakukan kepada setiap penduduk negara, serta bersifat final semoga bisa diterima sebagai kepastian hukum yang tidak lagi diperdebatkan.

Bahwa pasal-pasal dalam UU KPK nomor 19/2019, dipertautkan atau dianggap bertentangan dengan UUD dan menyebabkan sejumlah kerugian, telah diselesaikan melalui putusan MK.

Kedua, dalam Court of Justice, keputusan MA telah juga memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan peralihan status pegawai KPK, yang berdasarkan kesesuaian setiap makna dan tujuan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan kekuatan hukum yang sah.

Ketiga, MK dan MA sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji dan menilai keabsahan peraturan perundangan undangan telah memutuskan bahwa Perkom 1/2021 tentang tata cara peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan sah.

“Kami menghargai segenap pihak dan pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memohon pengujian tafsir terhadap UU 19/2019 dan Perkom 1/2021 pada jalur yang benar,” jelasnya.

Keempat, dengan keputusan ini kami mengajak semua pihak secara dewasa menerima kepetusan ini.

“Kami berharap putusan ini mengakhiri dan menyelesaikan perdebatan tentang TWK KPK, sebab MK dan MA telah secara hukum besifat final-binding menegaskan Perkom 1/2021 KPK Tidak Benar dinyatakan Maladministrasi dan tidak benar melanggar hak azasi manusia,” terangnya.

Alhamdulillah, ujar Firli supremasi hukum telah ditegaskan melalui hasil putusan MA dan MK.

Tentunya kami sejak awal juga telah mengatakan bahwa kerja kerja kami pastilah sesuai amanat perundang-undangan, serta berlandaskan dan berkekuatan hukum yang berlaku.

Untuk itu, Firli mengatakan kami akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK ini berdasarkan Perkom 1/2021 dan amanat UU serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang manajemen ASN.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan ke pada segenap Anak Bangsa di manapun berada yang telah mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Tingkat partisipasi publik yang baik akan sangat membantu optimalitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang masif.

“Mari kita tatap masa depan Indonesia tanpa Korupsi,” harapnya.

Di akhir kalimatnya, Firli menyampaikan mari bekerja, berkarya untuk Bangsa dan Negara, mengabdi untuk Negeri mewujudkan NKRI Besih dari Korupsi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *