Pemprov Sumsel Permudah Saluran KUR Ke UMKM

- Jurnalis

Kamis, 9 Desember 2021 - 00:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah [TPAKD], Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Organisasi Pimpinan Daerah [OPD], Pemprov Sumsel, OJK Regional 7 Sumbagsel, Perbankan dan beberapa instansi terkait melakukan kunjungan kerja ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rabu [8/12].

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah [TPAKD], Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Organisasi Pimpinan Daerah [OPD], Pemprov Sumsel, OJK Regional 7 Sumbagsel, Perbankan dan beberapa instansi terkait melakukan kunjungan kerja ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rabu [8/12].

WIDEAZONE.com, DENPASAR BALI | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan ekonomi masyarakat diantaranya dengan program memberikan percepatan dan kemudahan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat [KUR], kepada pelaku UMKM dengan membangun website TPAKD KUR Sumsel.

Hal tersebut terungkap dan menjadi benang merah saat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah [TPAKD], Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Organisasi Pimpinan Daerah [OPD], Pemprov Sumsel, OJK Regional 7 Sumbagsel, Perbankan dan beberapa instansi terkait melakukan kunjungan kerja ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rabu [8/12].

Dipilihnya OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara sebagai acuan dan referensi mengingat OJK 8 Bali sudah menerapkan sistem penyaluran KUR dengan baik, dan dengan membangun website yang mudah akses oleh masyarakat.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya didampingi Karo Ekonomi Afrian Joni mengatakan, pihaknya mengakui bahwa provinsi Bali sudah menerapkan sistem penyaluran KUR yang sangat baik, sehingga sangat tepat untuk menjadi referensi dan bisa diterapkan di Sumatera Selatan.

Baca Juga:  RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

“Ya, Provinsi Bali sudah menerapkan sistem penyaluran KUR melalui digitalisasi dengan baik. Ada website yang sudah dibuat dan diterapkan dengan baik. Ini bisa menjadi referensi dan berharap bisa belajar dan diterapkan di Sumsel,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumsel juga berencana akan membangun TPKAD KUR Sumsel.id dalam rangka percepatan penyaluran KUR.

“Tujuannya yakni mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses KUR dimana saja dan kapan saja. Diharapkan kedepan ekonomi kita tumbuh dan segera pulih kembali setelah dilanda pandemi Covid 19,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala OJK Reg 7 Sumbagsel Untung Nugroho. Menurutnya, kedatangan ke OJK Reginal 8 Bali dan Nusa Tenggara ini untuk mencari referensi dalam rangka membangun website atau aplikasi KUR yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Isinya website itu tentu informasi tentang bagaimana mendapatkan KUR, caranya dan fitur-fitur lain. Ini tentu dapat memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Disinggung kapan diterapkan, Untung Nugroho menjabarkan, ditergetkan tahun 2022 program tersebut akan berjalan.

“Sudah menjadi program di tahun 2022, mudah-mudahan nanti tercapai dan sesuai dengan harapan kita semua,” sambungnya.

Terpisah, Kepala OJK Regonal 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto menambahkan, dirinya menyambut baik TPAKD Provinsi Sumatera Selatan ke Bali.

Menurut Giri, pihaknya tidak segan-segan akan memberikan masukan dalam mewujudkan sistem penyaluran KUR yang cepat dan mudah melalui digitalisasi seperti pembuatan baik website.

“Pertemuan ini baru sebuah langkah awal dan kami membuka diri untuk terus berkomunikasi agar apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Intinya saya menyambut baik dan mungkin bisa saja kedepan jutru TPAKD Sumsel lebih baik dari Bali,” singkatnya.

Hadir juga dalam kunjungan kerja tersebut Direktur Operasional Bank Sumsel Babel Oktiandi, Pemimpin Bagian Perencanaan Governence dan Keamanan Bank Sumselbabel Harmoko, Kepala OPD, TGUPP Pemprov Sumsel Bidang pemerintahan, Aset dan Olahraga.

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB