Pemprov Kaji Peluang Kerjasama Kelola Dana Haji

- Jurnalis

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemprov Kaji Peluang Kerjasama Kelola Dana Haji

Pemprov Kaji Peluang Kerjasama Kelola Dana Haji

Antara BPKH RI dan Bank Sumsel Babel

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wakil Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel] H Mawardi Yahya menerima Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji [BPKH] RI.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama pengelolaan dana haji bertempat di ruang tamu Wakil Gubernur, Jumat [22/10].

Wagub Mawardi Yahya di kesempatan itu menegaskan, Pemprov akan mendukung upaya Dewan Pengawas BPKH RI yang hendak menjalin kerjasama dalam pengelolaan dana haji melalui Bank Sumsel Babel.

“Terkait dengan rencana kerjasama ini, Pemprov Sumsel akan mengkaji terlebih dahulu bentuk kerjasama yang akan dilakukan, serta dibuat dengan regulasi yang baik agar sesuai dengan batasan-batasan dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Mawardi.

Menurutnya, selama kerjasama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat maka Pemprov Sumsel akan mendukung penuh.

“Selama tidak melanggar peraturan OJK. Kami mendukung akan kerja sama yang akan dijalani,” imbuhnya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Ia juga mengingatkan agar lebih berhati hati dalam menjalankan kerjasama ini nantinya. Jangan sampai ada peluang disalah gunakan karena terkait dengan pengelolaan dana haji masyarakat.

“Perhitungan yang cermat dan matang perlu dilakukan. Ingin berhasil, ingin maju, kehati-hatian itu tetap”, tegasnya

Selain itu pula Mawardi, meminta agar BPKH dapat melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana haji kepada masyarakat, agar mereka memahami tentang alur penggunaan dana haji tersebut dan manfaat yang didapatkan dari kerjasama yang dilakukan.

“Saya harap ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat, agar mereka setuju tentang kerjasama yang akan dilakukan sekaligus menepis isu negatif tentang pengelolaan dana haji dan menjawab pertanyaan mereka tentang manfaat yang didapatkan”, pungkasnya

Sementara Anggota Dewan Pengawas BPKH RI, Ir. Suhaji Lestiadi, ME menyampaikan bahwa dirinya beserta anggota lain sebelumnya telah membahas sebuah skema kerjasama bersama Bank Sumsel Babel yang tentunya akan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankannya.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Ia juga menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang ditawarkan merupakan dengan mengelolah dana haji yang dimiliki oleh BPKH melalui Bank Sumsel Babel dan dana tersebut nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah dengan bentuk kerjasama telah dilakukan dengan Bank yang ada di Indonesia dalam bentuk 3 kerjasama yaitu Bank penerima, Bank penempatan dan Bank Fungsi Mitra Investasi.

“Bank Sumsel Babel sendiri saat ini berperan sebagai Bank Penempatan dan kami berharap kedepannya Bank Sumsel Babel dapat mengambil perannya pada Bank Fungsi Mitra Investasi dibawah underlyingnya Projek Pembangunan Daerah,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Karo Perekonomian Setda Sumsel, H Afrian Joni, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, Anggota Dewan Pengawas BPKH RI, Prof DR. Abdul Hamid Paduu MA, Deputi Badan Pengelola BPKH, Ir Sulistyo Budi MSc, Komite Dewan Pengawas BPKH, Rifat Annur.

Berita Terkait

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru