Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama

‎Dalam proses penagihan, Bapenda mengaku telah menyampaikan surat pemberitahuan dan surat paksa. Pihak yang ditagih diberi waktu 7 x 24 jam untuk menunjukkan itikad baik dengan mendatangi kantor Bapenda. Jika belum ada tindak lanjut, penagihan akan dilanjutkan ke tahap peringatan kedua.
‎
‎Selain itu, Jamiah menyebut dari puluhan perguruan tinggi swasta dan lembaga pendidikan hanya Yayasan STIMIK Indo Global Mandiri [IGM] belum memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan [PBB-P2] sejak 2019 hingga saat ini.
‎
‎”Total tunggakan pokok dan denda PBB-P2 yang belum dibayarkan [IGM] mencapai Rp 2,3 Miliar” ungkapnya dalam keterangan pers di Kantor Bapenda Kota Palembang pada Rabu 28 Oktober 2026.
‎
‎Jamiah berujar bukti bahwa pihak yayasan mengakui sebagai objek pajak, pada 19 Maret 2020 Yayasan IGM pernah mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 untuk masa pajak tahun 2019 maksimal sebesar 50%.
‎
‎“Pemkot Palembang menegaskan komitmennya untuk melakukan pemungutan pajak daerah secara adil, proporsional, akuntabel, dan tidak diskriminatif,” katanya
‎
‎Disebutkan Jamiah, seluruh perguruan tinggi swasta di Kota Palembang justru patuh dan taat membayar PBB-P2, karena menyadari pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah [PAD] yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, baik untuk pembiayaan pelayanan publik maupun pembangunan Kota Palembang.
‎
‎Atas kepatuhan tersebut, jelas Jamiah, Pemkot memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah perguruan tinggi swasta, di antaranya Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas MDP, Universitas PGRI, Universitas Bina Darma, Universitas Tridinanti, Universitas Kader Bangsa, Universitas Palembang, Universitas IBA, Universitas Taman Siswa, PalComTech, dan 60 lembaga pendidikan swasta lainnya.
‎
‎”Kami mengapresiasi, ini merupakan wujud kontribusi nyata mereka terhadap pembangunan Kota Palembang,” tutupnya.
‎
‎Laporan/Editor Abror Vandozer

Halaman : 1 2 3