Komisi II DPR RI Puji Realisasi Perekaman e-KTP di Sumsel

- Jurnalis

Selasa, 12 Oktober 2021 - 18:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

etua Tim Komisi II DPR RI Syamsulrizal saat diterima Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam rangka Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa [12/10].

etua Tim Komisi II DPR RI Syamsulrizal saat diterima Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam rangka Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa [12/10].

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Komisi II DPR RI memberikan pujian atas kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melampaui target nasional dalam perekaman e-KTP.

“Sumsel telah merealisasikan perekaman e-KTP yang melampaui target nasional sebesar 92,2 persen,” ungkap Ketua Tim Komisi II DPR RI Syamsulrizal saat diterima Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam rangka Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa [12/10].

Syamsulrizal memberikan pujian atas kinerja yang telah dilakukan pemerintah provinsi Sumsel yang telah merealisasikan perekaman e-KTP yang melampaui target nasional sebesar 92,2 persen.

“Realisasi perekaman e-KTP di Sumsel sudah mencapai angka 92 persen. Luar biasa bisa melebihi angka nasional,” ungkap Syamsulrizal.

Dijelaskannya, realisasi perekaman e-KTP ini menjadi perhatian pihaknya karena Indonesia akan menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres pada 2024 mendatang.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

“Kita harapkan KTP tidak menjadi persoalan dan perbincangan sehingga tidak diributkan. Ini akan mendukung pelaksanaan Pilkada betul-betul baik, dan indeks demokrasi kita lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Pihaknya berharap, pada pelaksaan Pilkada mendatang tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) saat mencoblos di TPS.

Selain itu, kedatangan para wakil rakyat ini juga menyoroti tata ruang dan pertanahan di Sumsel. Tujuan agar mendapatkan laporan permasalahan dan masukkan untuk diusulkan di level pemerintan pusat.

“Komisi II ini membidangi sektor pertahanan, tata ruang dan kepegawaian. Untuk tata ruang sendiri, 3.200 kasus pelanggaran secara nasional yang berasal dari 21 kabupaten/kota. Namun 1.200 sudah diproses dan ditertibkan. Sisanya masih proses persidangan. Kita ingin tahu apakah kasus ini juga terjadi di Sumsel,” ucapnya.

Baca Juga:  65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Dia menjelaskan, permasalahan kepatuhan tata ruang sangat diperlukan karena tanah itu akan dimanfaatkan untuk masyarakat juga.

“Kita masih membahas Undang-Undang penerapan pelayanan publik digital bagi ASN. Harapannya pelayanan publik semakin lebih baik,” tegasnya.

Di lain pihak Wagub Mawardi menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Provinsi Sumsel kali ini.

“Kegiatan ini dilakukan untuk evaluasi dan menyerap program Pemprov Sumsel ke depan untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Mawardi berharap, kunjungan yang dilakukan Komisi II DPR RI ini bisa memberikan sejumlah masukkan dan evaluasi di sejumlah program milik Pemprov agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.

“Kita ucapkan selamat datang para anggota Komisi II DPR RI di Bumi Sriwijaya,” harapnya.

Berita Terkait

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru