WIDEAZONE.com, JAKARTA | Kesejahteraan guru honorer K2 menjadi atensi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [Mendikbudristek] Nadiem Kariem pada peringatan Hari Guru Internasional [HGI], Selasa [5/10]
Dikatakan Nadiem, pihaknya sudah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, salah satunya dengan memberikan tambahan nilai afirmasi dalam seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK] guru 2021.
“Kami berusaha meningkatkan kesejahteraan guru dengan menyelenggarakan seleksi guru ASN PPPK dengan afirmasi bagi pelamar yang sudah memiliki sertifikat pendidik, yang berusia lebih 35 tahun, penyandang disabilitas, dan berasal dari K2 dan aktif mengajar paling tidak tiga tahun,” kata Nadiem dalam siaran YouTube, Selasa [5/10]), dikutip CNN Indonesia.
Selain itu, Nadiem juga menyampaikan sudah melakukan berbagai cara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru.
Ia merinci pihaknya sudah melakukan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar guru-guru honorer, hingga memberikan bantuan subsidi upah.
“Kami melaksanakan relaksasi dana BOS sehingga bisa digunakan untuk membayar guru honorer, kami memberikan bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non PNS,” ujar Nadiem.
Lebih lanjut, dia menyampaikan terimakasih pada tenaga pendidik karena sudah berjuang mendidik para murid di masa pandemi COVID-19. Pihaknya mengklaim bakal terus mendengarkan masukan para guru di lapangan demi kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
“Sekali lagi kami terus berupaya mendengarkan masukan ibu-bapak guru serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan Indonesia masa mendatang,” tuturnya.
Kemendikbudristek mendapat desakan untuk meningkatkan nilai afirmasi guru honorer dalam seleksi PPPK guru 2021. Besaran nilai afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud dinilai tidak berkeadilan bagi tenaga pendidik honorer K2 yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.
Sementara di daerah-daerah, Nadiem sempat dihadapkan pada tantangan kesulitan dalam menjalankan program pembelajaran jarak jauh [PJJ] karena akses internet dan infrastruktur yang tidak memadai.
Sumber CNN Indonesia







![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-225x129.jpg)





![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-129x85.jpg)


![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
