WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dan buku alokasi dana transfer ke wilayah Provinsi Sumsel untuk Kabupaten/kota di Sumsel bertempat di Hotel Wyndam Jakabaring, Senin (18/11).
Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengann Rapat Koordinasi (Rakor)Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kata sambutannya, Gubernur Provinsi Sumsel H Herman Deru kembali merangkum pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) pada Hari Rabu, 13 November 2019 lalu. Antara lain, mengantisipasi semua tantangan baik internal dan eksternal. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang akan mendobrak perekonomian dalam menghadapi iklim global yang makin kompetitif.
“Meningkatkan ekonomi masyarakat terbawah agar lebih produktif melalui upaya pemberdayaan, dan menyederhanakan regulasi melalui penerbitan Omnimbus Law,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menambahkan Presiden Jokowi juga menyinggung upaya reformasi birokrasi khususnya penyederhanaan perizinan, melakukan transformasi ekonomi yang tidak mengandalkan SDA tapi juga bidang manufaktur dan jasa modern. Serta mengubah orientasi kerja aparat penegak hukum agar lebih berorientasi pada pencegahan dibandingkan penindakan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kita (Provinsi Sumsel) sudah diberi peluru oleh negara dari sekian banyak APBD yang dikumpulkan pada tahun lalu sudah dilinearkan, dengan target yang kita dapatkan yakni Infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan yang muaranya untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Berkaitan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menurutnya, Pemprov Sumsel bersama DPRD dan para kepala daerah sangat paham terhadap kondisi masyarakatnya dalam mengekslarasi pertumbuhan ekonomi.
“ Kita telah mentransformasi dari pertanian konvensional menjadi pertanian modern, sebagai simbolik Provinsi Sumsel punya potensi SDA pertanian dan perkebunan yang dominan. Maka transformasi ini bupati/walikota Saya himbau peralatan kita fasilitasi, kita harus menggunakan hak-hak diskresi kita untuk memberikan keterangan kepada kelompok petani agara alat digunakan secara benar untuk peningkatan produksi,” tambahnya.
Diakhir kata sambutannya, Ia menghimbau untuk seluruh penerima DIPA agar melaksanakan Program dan kegiatan DIPA Tahun 2020 dan TKDD ini dengan sebaik-baiknya, transparan, taat aturan dan dengan azas manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Maka saya akan mengawasi dan memastikan pelaksanaan pembangunan di Sumsel dan kabupaten/kota dan instansi vertikal benar-benar memberikan manfaat nyata pada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu berdasarkan keterangan Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumsel, Taukhid dalam paparannya menyambut Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi Sumsel mencapai Rp45, 32 Triliun meliputi Belanja untuk satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp15, 04 Triliun, dan Belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp30,28 Triliun (termasuk Dana Desa), Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi Sumsel dialokasikan sebesar Rp2,71 Triliun (meningkat 1,07% dari alokasi APBN 2019 yang hanya Rp2,68 Triliun.
Dikesempatan ini juga diberikan penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang telah memperoleh pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov. Sumsel dan 17 Kab/kota di Sumsel yang memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemda Tahun 2018. Serta pemberian penghargaan dalam bentuk plakat untuk 11 Pemda yang telah memperoleh WTP lima tahun berturut-turut sejak tahun 2014 s.d 2018.
Laporan: Akip
