WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, secara virtual, Jumat (16/4).
Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal pentingnya pendampingan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan sehingga terciptanya suasana iklim investasi yang sehat.
“Perlu pendampingan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan seperti investasi baru, agar dikawal untuk memajukan iklim investasi, agar tidak ada penyimpangan,” kata Sigit dalam audiensi tersebut.
Tak hanya itu, Sigit juga memastikan bahwa, seluruh jajaran kepolisian bakal berkoordinasi dengan pihak SKK Migas untuk melakukan patroli di lautan.
“Kerjasama dengan Mabes Polri serta polda-polda untuk melaksanakan patroli di tengah laut,” ujar Sigit.
Polri, kata Sigit juga mendukung penuh program SKK Migas terkait dengan Road to 1 Milion atau 1 juta barel perhari. Sebab itu, perlu adanya komunikasi yang intensif antar-lembaga tersebut ke depannya.
Kesempatan yang sama, Dwi Soetjipto memaparkan soal PP 35 Tahun 2004 Tugas Pokok dan Fungsi SKK Migas serta kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kerja kebutuhan minyak dan gas di tahun ke depan, seperti rencana kerja 2021.
“Mempertahankan produksi dasar, transformasi R to P, water flood atau pengijeksian air, eksplorasi,” kata Dwi.
Dengan adanya tantangan dan harapan SKK Migas, Dwi menyebut, pihaknya berharap adanya komunikasi dan koordinasi yang intens antara pihaknya dan Polri.
“Tantangan dan harapan industri migas terdapat permasalahan di lapangan yang harus dikoordinasikan ke depan, dengan baik,” tutur Dwi. (rel/Abror Vandozer)



![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-225x129.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-225x129.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)


![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-129x85.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-129x85.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-129x85.jpg)




![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

