DPR-PUPR Sibuk Janji, Warga Sibuk Hindari “Jebakan Maut”

Roda kendaraan yang melintas di atas jalan keriting ini seakan berputar di antara bahaya dan kesia-siaan. Jalan Nasional yang rusak bertahun-tahun justru dibiarkan menjadi jebakan maut bagi pengendara.

Ironisnya, ditengah anggaran infrastruktur yang terus digelontorkan tiap tahun, pemerintah seakan memilih menutup mata.

WIDEAZONE.com, BANYUASIN | Kerusakan jalan nasional di ruas Jalan Lintas Timur [Jalintim] Palembang – Jambi sudah lama menjadi keluhan masyarakat.

Jalur vital ini nyaris tak pernah tersentuh perbaikan menyeluruh, hanya pengerukan seadanya yang justru memperkeruh kondisi.

Padahal, catatan APBN Kementerian PUPR menunjukkan setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk sektor infrastruktur jalan nasional. Namun, alokasi anggaran besar itu tidak tampak hasilnya dilapangan terutama di Jalintim Sumatera Selatan yang menjadi jalur logistik utama.

”Kalau lihat berita, anggaran jalan nasional tiap tahun besar. Tapi kenyataannya, Jalintim tetap rusak parah. Jadi masyarakat bertanya-tanya ke mana sebenarnya larinya anggaran itu?” sindir Ilham, Warga kecamatan Talang Kelapa, Jumat 19 September 2025.

Data publikasi Badan Pusat Statistik [BPS] dan APBN PUPR mencatat belanja infrastruktur jalan nasional selalu menempati porsi besar. Namun fakta dilapangan menunjukkan ketimpangan sejumlah ruas jalintim di Sumsel tetap rusak parah bahkan makin membahayakan keselamatan.

“Bertahun – tahun dibiarkan, pemerintah hanya sibuk dengan janji perbaikan. Sementara setiap hari kami harus berjudi dengan nyawa melewati jalan keriting ini,” ujar Joni, salah seorang pengendara roda dua.

Tak hanya Kementerian PUPR, Masyarakat juga melayangkan kritik ke DPR RI dan DPRD. DPR RI khususnya Komisi V dinilai lemah dalam mengawasi kinerja pemerintah pusat, sementara DPRD Provinsi maupun Kabupaten dianggap hanya diam dan tidak serius menyuarakan aspirasi rakyat.

“Kalau DPR RI betul-betul bekerja, jalan nasional tidak akan separah ini, Komisi V harusnya turun langsung menekan Kementerian PUPR. Sementara DPRD di daerah jangan hanya sibuk serap aspirasi di atas kertas, tapi diam ketika rakyat menderita di jalan,” tegas Ari, salah seorang aktivis Banyuasin.

Ironisnya, di tengah kerusakan yang semakin parah, dana perbaikan untuk ruas Palembang – Betung justru minim. Mengutip pernyataan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional [BBPJN] Sumsel, hanya sekitar Rp2,5 milliar yang dialokasikan untuk pemeliharaan rutin.

Angka itu jelas sangat terbatas dan tidak sebanding dengan panjang jalan maupun tingkat kerusakan di lapangan.

Laporan Desi OY | Editor Abror Vandozer