Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan dan Penghalangan Kerja Wartawan  

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan unjuk rasa terhadap penolakan pengesahan RKUHP, RUU KPK, sejak tanggal 24 September 2019 di beberapa kota.

Dewan Pers juga prihatin dan menyesalkan pemberitaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi meningkatkan eskalasi konflik terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Wamena.

Terkait hal tersebut di atas, Dewan Pers mengingatkan bahwa Kerja Jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, untuk itu Dewan Pers menyatakan sikap yang disampaikan dalam siaran persnya, Selasa (01/10/2019).

Nuh menyatakan saat bertemu Kapolri, pihaknya ingin mengingatkan kerja sama Dewan Pers dengan Polri yang telah terjalin sehingga kasus kekerasan terhadap wartawan saat melakukan tugasnya tidak lagi terulang.

“Kerja sama dengan Polri yang selama ini sudah ada harus terus diperbarui dan diperkuat, sehingga kasus yang beberapa hari lalu terjadi yakni kekerasan terhadap wartawan tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang lagi,” kata mantan Mendiknas tersebut.

Nuh megatakan dalam sistem demokrasi, kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat harus dirawat dengan baik. Menurut Nuh, tanpa ada pers yang mengingatkan, maka kekuasaan akan bergeser ke otoriter.

“Kemerdekaan pers yang sudah dilindungi melalui UU Pers harus dikawal terus menerus agar negara demokrasi tetap berjalan dengan baik,” katanya

Kita prihatin dan mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik, mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.

Dewan Pers Mendesak POLRI menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lanjut dari siaran pers, mendesak kepada perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan terutama di wilayah yang berpontensi kerusuhan,  kepada wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam.

Mendesak kepada perusahaan pers untuk melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017.

Agar seluruh perusahaan pers menegakkan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya.

Mengingatkan kembali seluruh wartawan untuk mengutamakan jurnalisme damai.

Sumber : IMO Indonesia