BPJPH: Ekosistem Halal Indonesia Miliki Potensi Besar

“Sinergi para pemangku kepentingan halal sebagai strategi yang tepat untuk menjawab tantangan akselerasi sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan perintah regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). UU Nomor 33/2014, UU Cipta Kerja, PP 39/2021 hingga PMA 26/2020, kesemuanya mengamanatkan penyelenggaraan JPH dilaksanakan secara kolaboratif dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang saling melengkapi dan interdependen”, paparnya.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Pakar MES Perry Warjiyo, mengatakan bahwa besarnya jumlah UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal merupakan tantangan bersama untuk dicarikan solusi. Hal itu juga menjadi perhatian Dewan Pakar MES. Untuk itu, Perry mengajak agar forum-forum bersama seperti Muhadatsah digunakan untuk mencari jalan keluar, memberi solusi kongkrit terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, utamanya bagi pelaku UMKM.

“Bagaimana membantu UMKM kita, UMKM dari negeri kita untuk ekonomi umat, memudahkan agar cepat, jos jos jos, bisa tersertifikasi (halal) juga,” kata Perry.

“Kita melihat dalam skup yang lebih luas, penyelenggaraan JPH tidak pernah terlepas dari sejumlah aspek dinamis. Di antaranya, adanya tantangan dinamika produk halal secara global, arus perubahan, intervensi pasar halal, lingkungan yang strategis, sekaligus adanya berbagai potensi peluang baru yang tentu juga sangat sayang untuk diewatkan,” kata Mastuki.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya