Bank Sampah, Bisa Berbenturan dengan DLHK

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Pengelolaan dana kelurahan (DK) harus dipertanggungjawabkan pihak kelurahan.

DK adalah uang rakyat. Meski serupiah pun harus diperhitungkan sesuai regulasinya. Misalnya terkait pengadaan barang dan jasa sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang dikerjakan.

Terkait masalah itu, akademisi FISIP Unsri Palembang, Andies Leonardo, mengatakan dana kelurahan dialokasi dari Dana Alolasi Umum (DAU).

“95 persen daro DAU, sedangkan lima persennya dialokasi dari dana pendamping yang dikucur dari APBD,” ujar Andies ke pada Wideazone.com, Sabtu (5/10/2019).

Sebenarnya, kata Andies, prinsip dasar penggunaan dana kelurahan sama dengan alokasi dana desa (DS).

Yang menjadi pertimbangan saat ini, untuk memanfaatkan DK haris didasarkan atas prinsip keilmuan dari pemerintah desa yang memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.

“Kalau di kelurahan mekanismenya sedikit agak berbeda. Karena kebijakannya satu garis lurus dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kota,” kata Andiens saat ditemui di ruang kepala jurusan.

Penggunaan DK harus terkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Pemkot. Sedangkan dana desa ditentukan kades dan perangkatnya untuk membangun desanya.

Jadi, penggunaan dana kelurahan akan mengikuti alur visi dan misi walikota. Karena itu DK merupakan dana rakyat yang bersumber dari APBD dan APBN. Dana ini digunakan harus melalui visi misi kecamatan dan pemkot.

“Namun alangkah baiknya di zaman demokrasi seperti sekarang publik juga dilibatkan untuk membangun daerahnya,” tukas Andiens.

Kelola Sampah

Sementara itu ketika menyinggung soal pengelolaan sampah, Andies, mengatakan hingga saat ini pengelolaannya tidak pernah tuntas sehingga menjadi isu internasional.

Menurutnya bahwa pengelolaan sampah itu sangat penting. Handaknya menjadi prioritas utama.

Sedangkan untuk kebutuhan bank sampah yang menjadi pembicaraan publik, menurut Andiens, akan tumpang tindih dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang. “Apalagi kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda,” katanya.

Karena itu Andies mengingatkan agar pihak kelurahan berhari-hati melaksanakan program bank sampah. Sebab Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Ini tentu banyak membutuhkan biaya bagi pembangunan saluran air, trotoar, taman bermain, bahkan ada juga warga yang membutuhkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan nonformal.

“Makanya dengan dana terbatas, pengelolaan bank sampah perlu dilakukan mekanisme forum rembuk, atau bekerjasama dengan stakeholder forum meeting yang bisa digelar dalam pertemuan terbuka,” ujar Andies menutup perbincangan.

Laporan : Abror Vandozer