Dari jumlah sebesar 1.081.58 ribu orang, kemiskinan yang melanda penduduk, meningkat sekisar 12,56 persen.
“Melihat kenyataan ini, saya sangat prihatin. Karena itu pemerintah harus segera melakukan kebijakan yang solutif dan efektif, agar rakyat terhindar dari cengkraman kemiskinan,” ujar Lury, di sela-sela bhakti sosial saat menyerahkan paket makan siang ke pada warga miskin kota.
Dari rincian angka kemiskinan yang melanda masyarakat, kata Lury, sejak September 2019, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 14,42 orang. “Atau meningkat 0,10 persen poin dari 12,56 persen,” jelasnya.
Karena itu Lury meminta agar pemerintah bisa melakukan upaya diskrisi jika angka kemiskinan dapat ditekan secepatnya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, angka kemiskinan yang terjadi di daerah ini melonjak selama pandemi COVID-19.
Pertambahan angka penduduk miskin berkisar 1.081.58 ribu orang, atau 12,56% dari total jumlah penduduk Sumatera Selatan.
Menurut Lury, kebijakan yang diberlakukan untuk pengentasan kemiskinan harus dimonitor secara ketat.
Dinas atau instansi terkait harus turun ke bawah untuk meringankan beban rakyat. Artinya, beban rakyat itu semakin membebani dengan kebijakan birokrasi yang serba sulit.
Contohnya, kata Lury, untuk urusan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) saja, teknisnya sangat berbelit-belit.
“Bahkan dari sejumlah berita dijelaskan, rakyat kecil yang memgurus KTP waktu yang dialami hingga berbulan-bulan. Ini yang membuat saya miris,” katanya.
Meski upaya yang dilakukan LEA Foundation tidak mengurangi angka kemiskinan di angka 12,66%, namun setidaknya bisa mengurangi beban masyarakat miskin.
Keprihatinan Lury itu muncul, ternyata angka kemiskinan di Sumsel justru melebihi angka kemiskinan nasional yang berada di angka 9,41%.
“Sedangkan angka kemiskinan Sumsel berada pada 12,66%,” ujar Lury menutup perbincangan. (*)
Laporan Abror Vandozer
Editor Anto Narasoma
