BPS Bilang Angka Kemiskinan Banyuasin Turun Sedangkan Taraf Hidup Tidak Terpenuhi

WIDEAZONE.com, BANYUASIN | Badan Pusat Statistik [BPS] menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin mengalami penurunan, sedangkan taraf hidup masyarakat di bumi Sedulang Setudung belum terpenuhi.

Angka penurunan itu merujuk pada garis kemiskinan tahun 2025 berada di angka Rp560.840 per kapita perbulan.

Nilai tersebut merupakan batas maksimum pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan selama satu bulan.

Jika satu rumah tangga terdiri dari lima anggota keluarga, maka pengeluaran di bawah Rp2,8 juta perbulan dikategorikan sebagai miskin.

Namun, di sisi lain, fenomena di lapangan menunjukkan realitas yang tidak sepenuhnya sejalan. Pasca pandemi COVID-19 dan meningkatnya angka PHK, sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok yang terus naik membuat daya beli masyarakat semakin tertekan.

Kepala BPS Banyuasin melalui Stastisi Ahli Madya, Dian Febrini menegaskan bahwa metode perhitungan yang digunakan masih berpedoman pada Basic Need Approach [Pendekatan kebutuhan dasar] yaitu menghitung kebutuhan minimum seseorang berdasarkan konsumsi makanan dan kebutuhannya lainnya.

“Garis kemiskinan itu dibentuk dari dua komponen utama yakni kebutuhan makanan dan non makanan. Kalau di banyuasin, untuk tahun 2025 nilainya di Rp560.840. artinya, kalau dalam satu rumah ada lima orang dan pengeluarannya dibawah 2,8 juta rupiah baru dikategorikan miskin,” Jelas Dian, Selasa 21 Oktober 2025.

Ia menambahkan faktor turunnya angka kemiskinan tidak berdiri sendiri. Semua aspek, mulai dari daya beli hingga pengeluaran rumah tangga, saling berpengaruh.

“Yang kita lihat mungkin secara kasat mata harga-harga naik. Tapi secara keseluruhan, daya beli masyarakat juga ikut menyesuaikan,” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya tidak menampik bahwa masih ada kemiskinan multidimensi, bentuk kemiskinan yang dilihat bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal.

“secara fisik di Banyuasin ini nanti ada kemiskinan multidimensi, itu yang nanti melihat dari kasat mata, yang dilihat dari rumah dan pendidikannya. Tapi untuk saat ini perhitungan yang masih digunakan adalah metode basic need approach berdasarkan konsumsi masyarakat,” ungkapnya.

Aktivis Banyuasin, Abdullah Hudedy menilai penurunan angka kemiskinan versi statistik perlu dibaca secara lebih hati-hati. Sebab, data sering kali sepenuhnya mencerminkan dinamika kesejahteraan masyarakat di lapangan.

Turunnya angka kemiskinan memang bisa menjadi kabar baik, namun belum tentu menandakan meningkatnya taraf hidup.

Sebab, sambungnya, garis kemiskinan itu bersifat relatif , berbeda di tiap daerah dan sangat bergantung pada perubahan harga barang serta pola konsumsi masyarakat.

“Data bisa menunjukkan kemajuan, tapi kesejahteraan sejati bukan hanya soal angka. Masih banyak keluarga yang hidup pas-pasan dengan pekerjaan tidak tetap dan biaya hidup yang terus naik,” terangnya.

Pada akhirnya, data BPS tetap penting sebagai dasar kebijakan. Namun, realitas sosial di lapangan menjadi pengingat bahwa penurunan angka kemiskinan tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Sebab, di balik statistik yang menurun, masih ada wajah-wajah masyarakat yang berjuang setiap hari untuk sekedar bertahan hidup.

Laporan Desi OY | Editor Abror Vandozer