Dua Daerah di Sumsel Masuk Prolegnas

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel] H Herman Deru mengungkapkan bahwa dua wilayah di Sumsel, yakni Pantai Timur OKI dan Kikim Area Lahat, telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional [Prolegnas] untuk pemekaran daerah.

Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI di Graha Bina Praja, Senin 15 September 2025.

Dalam forum tersebut, Herman Deru menekankan pentingnya pemekaran sebagai strategi mempercepat pemerataan pembangunan. “Pemekaran daerah bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.

Menurut Gubernur, Sumsel merupakan provinsi yang luas dan memiliki banyak potensi. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,42 persen, tertinggi kedua di Sumatera. Selain itu, sektor pertanian tumbuh pesat dengan tambahan 48 ribu hektare sawah baru.

“Kami optimistis dengan capaian ini, pemekaran akan menjadi katalis percepatan pembangunan di wilayah,” ujarnya.

Herman Deru meminta dukungan penuh dari anggota DPD RI agar isu ini bisa mendapat prioritas. Ia juga mengajak OPD dan Forkopimda untuk aktif memberi masukan dalam forum.

Ketua Komite I DPD RI, dr. Andi Sofyan Hasdam, menegaskan dukungannya. “Kami tengah berjuang agar moratorium pemekaran bisa dibuka kembali. Bahkan kami berencana menggelar rapat dengan Wakil Presiden,” tegasnya.

Menurut Sofyan, pemekaran penting untuk mendekatkan pelayanan publik dan memastikan pembangunan berjalan merata. “Kami mengapresiasi Gubernur yang sangat peduli dengan masa depan daerahnya,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Sumsel, Jialyka Maharani, juga menegaskan komitmennya. “Kami hadir bukan hanya untuk pengawasan tata ruang, tapi juga untuk memastikan aspirasi rakyat Sumsel terwakili,” katanya.

Selain pemekaran, penataan ruang tetap menjadi fokus utama. Sofyan menilai tata ruang yang baik akan mencegah konflik dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Herman Deru menambahkan, kunjungan ini membuktikan bahwa sinergi pusat dan daerah semakin erat. “Kita berharap hasil diskusi ini benar-benar ditindaklanjuti di tingkat nasional,” ujarnya.

Acara kunjungan kerja tersebut berlangsung hangat, dengan diskusi terbuka antara Pemprov, Forkopimda, dan anggota DPD RI. Isu pemekaran dan tata ruang disepakati sebagai agenda bersama untuk mempercepat pembangunan di Sumsel. [AbV/red]