Wagub Sumsel Buka FGD dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional

- Jurnalis

Jumat, 18 Oktober 2019 - 22:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya, buka  Forum Group Discussion (FGD) dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan ke-43  Tahun 2019 dengan Tema “ Transformasi Menuju Birokrasi yang Lincah dan Responsif” yang digelar di aula Bina Praja Setda Pemprov Sumsel, Jumat (18/10) petang

Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya, buka Forum Group Discussion (FGD) dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan ke-43 Tahun 2019 dengan Tema “ Transformasi Menuju Birokrasi yang Lincah dan Responsif” yang digelar di aula Bina Praja Setda Pemprov Sumsel, Jumat (18/10) petang

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sejauh ini telah  berupaya  menyajikan pelayanan publik  yang baik bagi semua lapisan masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada  dengan perioritas utama yakni kreativitas dan inovasi teknologi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya dalam sambutannya ketika  membuka  Forum Group Discussion (FGD) dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan ke-43  Tahun 2019 dengan Tema “ Transformasi Menuju Birokrasi yang Lincah dan Responsif” yang digelar di aula Bina Praja Setda Pemprov Sumsel, Jumat (18/10) petang.

Menurut Wakil Gubernur Mawardi Yahya, upaya pemenuhan palayanan publik yang baik bagi warga Sumsel dilakukan dengan  sejumlah strategi,  diantaranya dengan mempromosikan dan memfasilitasi refliksi paraktik yang baik dalam pemberian layanan publik, selain itu dilakukan pertukaran pengetahuan antara Pemprov dengan Kabupaten/kota di Sumsel.

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Selanjutnya mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN),  melakukan system pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi  serta meningkatakan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.

“Meningkatanya kualitas layanan publik di Sumsel dibuktikan dengan beberapa kali diterimanya  penghargaan di tingkat pusat,” paparanya.

Mawardi menyebut, sejumlah penghargaan yang telah didapat dibidang layanan publik tersebut diantaranya pada tahun 2014, Sumsel mendapatkan penghargaan TOP 33 dengan kategori Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia.

Selanjutnya penghargaan yang sama juga didapat pada tahun 2018  yakni TOP 99 dalam ajang kompetisi Internasional. Dan terakhir pada tahun 2019 Sumsel kembali mendapat penghargaan TOP 35 untuk Kota Palembang yang diserahkan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla di Jakarta.

Baca Juga:  RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

“Yang terakhir ini, Pemprov Sumsel mendapatkan penghargaan  dalam bidang pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai BB dengan predikat Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tandas Wagub.

Wagub menegaskan,  dalam rangka memperepat  tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good  Governance) dibutuhkan perubahan yang sistematis, terukur dan akuntabel dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan  yang tertuang dalam delapan area perubahan reformasi  birokrasi salah satunya adalah peningkatan kulitas Pelayanan Publik di Provinsi Sumsel.

Ikut hadir dalam FGD kali ini   Kepala Ombudman RI Perewakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan  Prov. Sumsel, Tauhid.  Kepala Kejati Sumsel yang diwakili Koordinator Pidsus, Husaini SH. Asisten Administrasi dan Umum Setda Sumsel Prof H M Edwar Juliarta dan undangan penting lainnya.

 

Laporan : Akip

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru