Gaduh! Ajakan bagi Masyarakat Minang Pilih ‘HDCU’ Jadi Pertanyaan Putra Daerah

PUBLIK baru-baru ini digaduhkan dengan sebaran rekomendasi dari Lembaga Kajian Politik dan Hukum Minang [LKPHM] di platform media sosial [medsos] untuk ‘Masyarakat Minang’ agar memilih pasangan HDCU dalam Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang menjadi perbincangan di berbagai grup medsos hingga menuai sorotan tajam Pengamat Politik Sumatera Selatan [Sumsel] Ade Indra Chaniago.

“Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat ikut serta memerintah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga pemerintahan. Namun apa jadinya jika rakyat kembali melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin,” ungkapnya, Rabu 4 September 2024. Tentunya, menurut Ade Indra, ada pihak ketiga yang menikmati hasilnya.

“Sungguh teramat sayang, nilai kebenaran terpinggirkan,” ujarnya.

Sebagai salah satu Putra Daerah asal Minang yang merantau ke bumi Sriwijaya, Ade Indra Chaniago tergelitik beberapa pertanyaan yang harus disampaikannya kepada ‘Urang Minang’ di Sumsel, agar menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan siapa yang akan dipilih!

Pertama, apakah orang-orang yang tergabung dalam LKPHM tersebut sudah mempresentasikan masyarakat Minang secara keseluruhan? Sebab, Ade Indra menyebut mayoritas urang atau orang minang berasal dari Pariaman dan tergabung dalam PKDP [Paguyuban Minang Kumpulan Urang Piaman Dirantau] saja, sementara masyarakat minang sendiri terdiri dari banyak kabupaten maupun kota sebagaimana kabupaten/kota di Sumatra Selatan.

Kedua, apa dasar atau motif dari rekomendasi tersebut? Karena, menurutnya, agak aneh ketika ada organisasi yang katanya mewadahi orang-orang Minangkabau memberikan dukungan bagi Calon Gubernur yang pernah melaporkan salah seorang urang minang ke Polda Sumsel terkait dengan statement bahwa “Sumsel tidak butuh Gubernur Pembohong, Penghianat dan Penipu” kala aksi demonstrasi.

Di antara janji politiknya yang tidak terbukti, sebut Kandidat Kandidat Doktor Ilmu Sosial Politik dari Universitas Indonesia [UI], bahwa “Kalau Saya Jadi Gubernur Sekolah dan Berobat Gratis Cukup dengan modal KTP”.

“Namun, faktanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan,” kilahnya.

Ade Indra Chaniago berharap apa yang disampaikannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh urang minangkabau di Sumatera Selatan.

“Karena modal seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan sebatas ramah, murah senyum dan akrab saja,” katanya.

“Selain itu, terkait dengan rekomendasi tersebut, tidak ada kewajiban dan sanksi bagi kita semua khususnya urang minang ketika kita tidak ikut mematuhinya,” tukasnya. [AbV]