Tertibkan Aset Derah, Pemprov Sumsel Bakal Gunakan Sistem Aplikasi

- Jurnalis

Kamis, 19 September 2019 - 23:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya membuka secara  resmi Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan penertiban pengamanan barang aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (19/9/2019))

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan penertiban pengamanan barang aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (19/9/2019))

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya membuka secara  resmi Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan penertiban pengamanan barang aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (19/9).

Dala FGD ini dihadiri langsung oleh Koordinator C Jaksa Agung Muda Inteligen Kejagung RI Didik Alisyahdi SH MM dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr Sugeng Purnomo SH MHum tersebut Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, dibawah kepemimpinan Gubernur H. herman Deru, Pemerintah Provinsi Sumsel sangat solid dan fokus dalam pengelolaan aset, terlebih setaip pemeriksaan dari Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) selalu terkendala disoal aset.

“Pemprov Sumsel secara bertahap, mulai dari acara ini kita berkomitmen bersama kejaksaan tinggi dan jajarannya untuk membantu sepenuhnya  pengamanan aset baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak,” ungkapnya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Mawardi berharap, hasil dari pertemuan FGD ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkup Pemprov. Sumsel untuk serius dan fokus mengenai aset  yang ada di OPD masing-masing.

“OPD harus serius dan terbuka dalam pengamanan aset ini. Apalagi  kita  mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali, namun selalu catatannya mengenai aset. Oleh sebab itu kedepan ini, OPD harus serius mengenai aset agar tahu jelas keberadaannya,” tuturnya.

Kedepan, Mawardi menegaskan Pemprov Sumsel sepakat pengelolaan dan penertiban aset  menggunakan sistem aplikasi.

Baca Juga:  Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

“Pemprov Sumsel mengajak Kejati untuk bersama membantu menyelamatkan aset bergerak maupun tidak bergerak.  Saya mengharapkan dalam waktu dekat OPD sudah menginventarisi semua aset  dengan sistem aplikasi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr Sugeng Purnomo SH MHum menyebutkan, jika ada  kesulitan dalam inventarisasi aset pihaaknya siap membantu.

“Dari aset yang telah diinventarisasi kemudian memetakan indentifikasi masalah. Karena aset yang satu dan lain pasti memiliki permasalahan yang berbeda . Baru setelah itu kita tentukan langkah apa yang kita ambil  apakah dengan musyawarah atau jalur hukum,” tandasnya.

 

Laporan :  Realese Humprov/Akip

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru