Sinergitas Pemprov-Kanwil Kemenkum HAM Sumsel Layani Masyarakat

- Jurnalis

Selasa, 21 Februari 2023 - 21:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri Rakor Pembentukan Regulasi Daerah yang dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Sumsel Kantor Wilayah Sumsel, Selasa (21/2) di Ballroom Hotel Aston Palembang

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri Rakor Pembentukan Regulasi Daerah yang dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Sumsel Kantor Wilayah Sumsel, Selasa (21/2) di Ballroom Hotel Aston Palembang

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG | Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya  membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Regulasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumsel,Selasa (21/2) di Ballroom Hotel Aston Palembang.

Rakor  ini sendiri bertujuan  mensinergikan  kerja sama antara Pemprov Sumsel dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel dalam pelayanan hukum dan hak azazi manusia kepada masyarakat di Provinsi Sumsel.

Baca Juga:  Jon Heri Kembali Pimpin SMSI Sumsel, Joncik Muhammad Lontarkan Pesan Menohok

Untuk mengoptimalkan kerjasama tersebut, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumsel bersama seluruh kepala daerah, DPRD di Sumsel menandatangani MoU.

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Wagub menilai kegiatan tersebut sangat penting dalam hal membuat regulasi hukum dan peraturan daerah di daerah agar sumuanya bisa terarah dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Jon Heri Kembali Pimpin SMSI Sumsel, Joncik Muhammad Lontarkan Pesan Menohok
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:04 WIB

Jon Heri Kembali Pimpin SMSI Sumsel, Joncik Muhammad Lontarkan Pesan Menohok

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB