Lika Liku Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Sejak 1998

- Jurnalis

Kamis, 27 Januari 2022 - 09:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RESMI 'Perjanjian Ekstradisi' Indonesia-Singapura ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [Menkumham] Yasinna H Laoly bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam. Source: Instagram@yasonna.laoly

RESMI 'Perjanjian Ekstradisi' Indonesia-Singapura ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [Menkumham] Yasinna H Laoly bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam. Source: Instagram@yasonna.laoly

SEBELUM resmi ditandatangani, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini telah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.

Dikutip di laman Setkab, Kamis [27/1], berikut lini masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura tersebut:

1. Upaya pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura telah mulai diupayakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura.

2. Pada 16 Desember 2002, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan PM Singapura Goh Chok Tong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun rencana aksi atau action plan pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.

Baca Juga:  Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk

3. Pada tanggal 27 April 2007, bertempat di Istana Tampaksiring, Bali, Menteri Luar Negeri [Menlu] RI, Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

4. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena Pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi Perjanjian tersebut.

Catatan: Alasan kedua negara belum meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura tersebut adalah karena Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat agar pengesahan Perjanjian Ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia-Singapura. Dalam perkembangannya, Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 dalam Rapat Kerja dengan Menlu RI pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani sehingga berdampak pada proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.

Baca Juga:  Sidang Dugaan Korupsi Semen Baturaja, Pengacara: Pinjaman Rp1,8 Triliun Bukan Era Dede-Jamil

5. Pada 8 Oktober 2019 digelar Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura membahas kembali tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia-Singapura [Realignment Flight Information Region/FIR] dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan.

6. Menindaklanjuti hasil Leaders’ Retreat 2019, Menkumham RI kemudian mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam framework for discussion.

7. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani dalam Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepri, 25 Januari 2022. [red/ab]

Berita Terkait

HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029
65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 15:50 WIB

HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Minggu, 8 November 2026 - 17:53 WIB

NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB