Komisi II DPR RI Puji Realisasi Perekaman e-KTP di Sumsel

- Jurnalis

Selasa, 12 Oktober 2021 - 18:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

etua Tim Komisi II DPR RI Syamsulrizal saat diterima Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam rangka Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa [12/10].

etua Tim Komisi II DPR RI Syamsulrizal saat diterima Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam rangka Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa [12/10].

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Komisi II DPR RI memberikan pujian atas kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melampaui target nasional dalam perekaman e-KTP.

“Sumsel telah merealisasikan perekaman e-KTP yang melampaui target nasional sebesar 92,2 persen,” ungkap Ketua Tim Komisi II DPR RI Syamsulrizal saat diterima Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam rangka Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa [12/10].

Syamsulrizal memberikan pujian atas kinerja yang telah dilakukan pemerintah provinsi Sumsel yang telah merealisasikan perekaman e-KTP yang melampaui target nasional sebesar 92,2 persen.

“Realisasi perekaman e-KTP di Sumsel sudah mencapai angka 92 persen. Luar biasa bisa melebihi angka nasional,” ungkap Syamsulrizal.

Dijelaskannya, realisasi perekaman e-KTP ini menjadi perhatian pihaknya karena Indonesia akan menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres pada 2024 mendatang.

Baca Juga:  DPRD Kota Prabumulih Gelar Paripurna XXIV Masa Persidangan Ketiga 2026

“Kita harapkan KTP tidak menjadi persoalan dan perbincangan sehingga tidak diributkan. Ini akan mendukung pelaksanaan Pilkada betul-betul baik, dan indeks demokrasi kita lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Pihaknya berharap, pada pelaksaan Pilkada mendatang tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) saat mencoblos di TPS.

Selain itu, kedatangan para wakil rakyat ini juga menyoroti tata ruang dan pertanahan di Sumsel. Tujuan agar mendapatkan laporan permasalahan dan masukkan untuk diusulkan di level pemerintan pusat.

“Komisi II ini membidangi sektor pertahanan, tata ruang dan kepegawaian. Untuk tata ruang sendiri, 3.200 kasus pelanggaran secara nasional yang berasal dari 21 kabupaten/kota. Namun 1.200 sudah diproses dan ditertibkan. Sisanya masih proses persidangan. Kita ingin tahu apakah kasus ini juga terjadi di Sumsel,” ucapnya.

Baca Juga:  Konkerprov PGRI Sumsel I/2026 Soroti Dinamika Organisasi hingga Perlindungan Guru ‎

Dia menjelaskan, permasalahan kepatuhan tata ruang sangat diperlukan karena tanah itu akan dimanfaatkan untuk masyarakat juga.

“Kita masih membahas Undang-Undang penerapan pelayanan publik digital bagi ASN. Harapannya pelayanan publik semakin lebih baik,” tegasnya.

Di lain pihak Wagub Mawardi menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Provinsi Sumsel kali ini.

“Kegiatan ini dilakukan untuk evaluasi dan menyerap program Pemprov Sumsel ke depan untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Mawardi berharap, kunjungan yang dilakukan Komisi II DPR RI ini bisa memberikan sejumlah masukkan dan evaluasi di sejumlah program milik Pemprov agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.

“Kita ucapkan selamat datang para anggota Komisi II DPR RI di Bumi Sriwijaya,” harapnya.

Berita Terkait

160 Peserta Ikuti Pembekalan Lomba Konten Literasi Sumsel, Siap Adu Kreativitas Lewat Video Digital ‎
Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumsel Tegaskan Siap Kawal Program Strategis Nasional dan Stabilitas Keamanan ‎
DPRD Kota Prabumulih Gelar Paripurna XXIV Masa Persidangan Ketiga 2026
Konkerprov PGRI Sumsel I/2026 Soroti Dinamika Organisasi hingga Perlindungan Guru ‎
Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog
Begal Organisasi PGRI Bikin Gaduh, PGRI Sumsel Siapkan Aksi Pembubaran Massal “Sweeping” di Palembang
Zulinto Nyatakan Klaim Ketua Mandat PGRI Sumsel Riza Pahlevi Ilegal “Pembegalan Organisasi” Instruksikan Kuasa Hukum Lapor Polisi
Pegang SK Resmi! PGRI Sumsel Tancap Gas, Riza Pahlevi: Organisasi Guru Harus Kembali ke Tangan Guru

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:37 WIB

160 Peserta Ikuti Pembekalan Lomba Konten Literasi Sumsel, Siap Adu Kreativitas Lewat Video Digital ‎

Rabu, 1 Juli 2026 - 17:41 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumsel Tegaskan Siap Kawal Program Strategis Nasional dan Stabilitas Keamanan ‎

Jumat, 26 Juni 2026 - 19:33 WIB

DPRD Kota Prabumulih Gelar Paripurna XXIV Masa Persidangan Ketiga 2026

Jumat, 19 Juni 2026 - 18:23 WIB

Konkerprov PGRI Sumsel I/2026 Soroti Dinamika Organisasi hingga Perlindungan Guru ‎

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:01 WIB

Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog

Berita Terbaru