Kampus Bidar Masuk Kriteria Program Ditjen Kemenristekdikti

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Sumatera Selatan, Universitas Bina Darma (UBD) terus mengupgrade peningkatan akademik serta penunjang lainnya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi.

Di bawah komando Rektor Dr Sunda Ariana MPd MM, kini kampus Bidar memiliki slogan Bermutu, Bertekad Maju untuk Tetap Unggul tersebut berhasil terpilih sebagai satu-satunya kampus di Bumi Sriwijaya yang mendapat persetujuan mata kuliah dengan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia.

SPADA merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Kemenristekdikti).

“SPADA Indonesia untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu di Perguruan Tinggi. Ini juga sejalan dengan program pak Menteri untuk MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka),” ungkap Dr Sunda, Kamis (22/7/2021).

Jadi dengan terkoneksi di SPADA Indonesia ini, kata Rektor Sunda, untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) mahasiswa dari kampus lain yang bisa mengambil mata kuliah dan belajar di Kampus Bidar.

“Adapun kriteria Bina Darma bisa terkoneksi SPADA Indonesia yakni antara lain dilihat dari interaktif, update ilmu, rujukan yang valid, dan menarik minat mahasiswa,” ujarnya.

Dikatakan Dr Sunda, ada tiga mata kuliah yang masuk SPADA Indonesia, di antaranya Ilmu Komputer (Pemrograman Platform Khusus), Ilmu Komputer (Konsep Simulasi dan Pemodelan), dan Ilmu Komputer (Aljabar Linier).

“Universitas Bidar juga memberikan apresiasi kepada Dosen, selamat kepada bapak Heri Suroyo MKom dengan mata kuliahnya sudah disetujui oleh SPADA Dikti,” tuturnya.

Ia berharap, dengan terkoneksinya Bina Darma dengan SPADA Indonesia ini dapat lebih maksimal lagi meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Sumsel khususnya. “Ini juga menjadi motivasi Bina Darma untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupgrade kualitas akademik,” tandasnya.

Laporan Hasan Basri