WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kapolda Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM memastikan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro di Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya Palembang dan Lubuklinggau dinilai sangat tepat.
Pernyataan itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi MM di sela-sela kegiatan Podcast di ruang kerjanya, Rabu (14/7).
“Kita menilai penerapan PPKM Mikro diperketat tepat, khususnya untuk Palembang dan Lubuklinggau, karena data yang kita terima per hari ini (Rabu) mengalami kenaikan kasus mencapai 781 kasus COVID-19 di Sumsel,” ujarnya.
Awalnya, per 12 Juli kenaikan mencapai 491 kasus, tapi per hari ini kenaikan sangat tinggi sehingga penerapan PPKM Mikro diperketat sangat tepat dilakukan khususnya di daerah zona merah.
“Kita belum mendapatkan informasi mengenai Penerapan PPKM Mikro diperketat akan diperpanjang atau tidak tapi sesuai dengan arahan penerapan ini akan berakhir pada 20 Juli 2021 mendatang,” katanya.
Pihaknya berharap dengan penerapan PPKM Mikro ini akan memberikan dampak penurunan yang signifikan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.
Selain itu, lanjut dia mengatakan, bahwa anggota satgas terdiri dari anggota Polri, TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP hingga instansi serta pihak terkait terus melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka COVID-19 di Sumsel.
“Kita juga melakukan berbagai penyekatan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, dan bila ada masyarakat memasuki pos penyekatan yang kita siagakan di perbatasan wajib memperlihatkan sertifikat vaksin dan hasil swab bila hanya tidak membawa kita persiapan putar balik, namun bila masyarakat bisa memperlihatkan sertifikat vaksin saja pihaknya menyediakan fasilitas rapid test” ujarnya.
.Sedangkan untuk shalat Idul Adha, jelas Kombes Supriadi, kita tidak melarang untuk salat tapi kita larang hanya tidak boleh berjamaah di masjid dan diperbolehkan di rumah sendiri karena akan mengakibatkan kerumunan. “Kita harapkan masyarakat dapat memahami peraturan ini sehingga kita harapkan tidak ada klaster baru seperti yang terjadi pada momen lebaran Idul Fitri,” harapnya.
Bagi pedagang yang merasa dirugikan terkait PPKM Mikro diperketat ini harus bisa memanfaatkan media sosial (medsos) karena 99 persen masyarakat aktif pengguna medsos. “Kaum milineal kita menilai bisa membantu pedagang dalam memasarkan produk dagangnnya ke medsos bagi masyarakat yang kurang memahami mekanismenya,” tambahnya.
Pihaknya berharap akan ada penurunan kasus di Sumsel, sehingga penerapan yang dilakukan dapat efektif secara keseluruhan.



![PT Cipta Kapasitas Nusantara [CKN] melalui _Training dan Sertifikasi BNSP Skema Instruktur KKNI Level 4 + Personal Branding_ digelar 2–4 Oktober 2026 di Hotel Ibis Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/DSC_0095_copy_2144x1282-225x129.jpg)
![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-225x129.jpg)

![Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian (kiri), saat menyerahkan Badan Pusat Statistik [BPS] Awards 2026 kategori Perusahaan/Asosiasi bertajuk](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260929-WA0042-225x129.jpg)

![PT Cipta Kapasitas Nusantara [CKN] melalui _Training dan Sertifikasi BNSP Skema Instruktur KKNI Level 4 + Personal Branding_ digelar 2–4 Oktober 2026 di Hotel Ibis Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/DSC_0095_copy_2144x1282-129x85.jpg)
![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-129x85.jpg)

![Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian (kiri), saat menyerahkan Badan Pusat Statistik [BPS] Awards 2026 kategori Perusahaan/Asosiasi bertajuk](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260929-WA0042-129x85.jpg)


![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)
