Mendagri Nilai Pemberlakuan PPKM Mikro di Sumsel Belum Optimal

- Jurnalis

Senin, 3 Mei 2021 - 17:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kala mengunjungi Palembang, Sumsel, Minggu (2/5/2021).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kala mengunjungi Palembang, Sumsel, Minggu (2/5/2021).

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Sumatera Selatan tidak memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro secara optimal.

Akibatnya, angka penularan dan angka kematian di Sumsel meningkat pesat, bahkan melampaui persentase nasional. Pemerintah daerah diminta untuk serius menerapkan PPKM berbasis mikro, terutama mendekati Idul Fitri.

Baca Juga:  KAHMI Sumsel Kecam Kekerasan di Mapolda Sumsel, Desak Pelaku Pengeroyokan Aktivis dan Wartawan Ditangkap

”Saya menilai belum ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Sumsel,” ucap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kala mengunjungi Palembang, Sumsel, Minggu (2/5/2021).

Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat di Kota Palembang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

Di Palembang, kafe dan restoran masih tetap buka hingga lebih dari pukul 22.00, pasar masih ramai dan warga berkerumun di situ. Bahkan, masih banyak acara pernikahan yang tamunya tidak memakai masker. ”Padahal, di kota-kota lain, seperti Jakarta atau Bandung, tidak ada lagi restoran yang buka di atas pukul 22.00,” ucapnya.

Berita Terkait

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA
Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan
CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar
Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:38 WIB

CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:47 WIB

RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi

Berita Terbaru