Pernyataan tersebut diungkapkannya saat menggelar konfrensi pers bersama Direktur PT SOM, Muddai Madang di hadapan awak media di Hotel Horison Ultima, Senin (7/1/2019) siang.
“Dalam waktu dekat, kalau bisa sebelum pertengahan Januari saya ingin duduk sama-sama. PT SOM yang dimiliki pak Muddai dan strukturnya akan saya undang bersama para tokoh sepakbola Sumsel, perwakilan suporter, masyarakat kita ketemu ajak semua agar ini berjalan sehat,” terangnya.
Pertemuan itu nantinya diharapkan menjadi wadah bagi semua pihak untuk menyalurkan unek-unek serta mencarikan solusi mengenai masa depan SFC. Semuanya demi perbaikan SFC.
Menurut HD tidak menutup kemungkinan nantinya saham SFC dimiliki masyarakat karena SFC sejatinya milik publik. Untuk itu apapun hasil urun rembuk nanti, semua pihak termasuk PT SOM yang menjadi pengelola dapat patuh dengan hasil keputusan.
“Saya minta PT SOM menyikapi dan tetap semangat menjalankan pengelolaan pertandingan di liga 2. Setelah Pilpres semoga ada keputusan yang berarti. Saya tidak ingin olahraga yang membanggakan ini ditarik ke arus politik. SFC ini punya rakyat dan masyarakat. Kedepan masyarakat harus memiliki ini bukan hanya sekedar memiliki secara moril,” jelasnya.
Menurut HD apa yang dilakukannya ini juga sekaligus menanggapi keinginan masyarakat yang banyak disampaikan kepadanya melalui berbagai media termasuk medsos.
Saat ditanya awak media, HD mengaku belum mau bicara banyak masalah teknis. Sebagai Kepala Daerah dia berupaya menjalankan fungsinya menjadi pembina dan pengawas bagaimana caranya SFC tetap menjadi klub yang membanggakan.
“Saya juga minta agar pak Muddai ikut apa yang dihasilkan dari kesepakatan itu,” terangnya.
HD mengaku paham betul bahwa keputusannya ini sangat dinantikan masyarakat terutama para pecinta SFC. Dia mengatakan sejak awal sebelum jadi Gubernur dia bahkan sering diminta pendapat dan mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat.
“Semua bangga dengan SFC kemarin waktu saya dilantik banyak yang minta saya intervensi. tapi tetap saya pelajari secara hukum. Saya tidak boleh gegabah sikapi itu,” cerita HD.
“Saya melihatnya ini seperti gelas retak. Tapi bagaimanapun itu kita harus ambil hikmahnya. Kita sudah bentuk timsar dan tim prestasi tapi tetap terdegradasi. Maka sebagai kepala daerah ini saatnya saya ambil sikap ajak ketemu semuanya untuk perbaikan sepak bola,” jelas HD.
Dalam mewujudkan club yang sehat dan prefesional, lanjut HD dirinya sebagai Gubernur Sumsel berhak melakukan pembinaan dan mengawasi jalannya club. Bahkan dia berharap pihak pengelola kedepan harus terbebas dari segala bentuk intervensi dan harus dipisahkan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Bahkan anak-anak dan menantu saya tidak boleh. Tegas saya, tidak boleh jadi pengurus,” imbuhnya sembari menegaskan, dirinya juga tidak setuju nama besar SFC diganti dengan nama baru.
“Saya Direktur PT SOM siap dan patuh dengan segala kebijakan. Apalagi sebelum tanggal 15 Januari kita akan urun rembuk dengan masyarakat. Pada dasarnya tujuannya saya duduk disini adalah menyelesaikan kompetisi liga 1. Kalau satu kali saja kita tidak ikut atau sampai tiga kali kita bisa didiskualifikasi. Saya katakan bukan saya mau ambil alih. Saya juga mohon maaf kepada masyarakat pencinta olahraga SFC tidak bisa ikut di liga 1. Saat itu atmosfir sepakbola sangat tidak sehat,” jelasnya.(ril/el)







![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-225x129.jpg)
![Rapat Dengar Pendapat [RDP] Komisi IV DPRD Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang soal evaluasi PJJ [pembelajaran jarak jauh] pada Senin 14 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260914-WA0015_copy_1600x1015-225x129.jpg)




![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-129x85.jpg)


![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)

![Presiden RI Prabowo Subianto [gambar Ist]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20250227-WA0099-scaled-266x266-1-266x200.jpg)
