Hal itu disampaikan Petugas Satpol PP Kukun Dharma Putra SE kepada Wideazone.com dan Zoom Post, Rabu (3/2/2021).
Pengecekan perizinan terhadap usaha dilakukan untuk mengetahui masa berlaku operasional tempat usaha.

“Kedatangan kami ke Hotel Grand Sigma Lahat ini sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tentang izin tempat usaha, Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tentang TDG dan surat tugas nomor 300/14/Sat.Pol.PP.Damkar/2021 terkait Pengawasan dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda/Perbup,” ungkap Petugas Satpol PP yang melakukan tinjauan di Hotel Grand Sigma.
Dikatakan Kukun, itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti para pengusaha yang belum atau pun sudah memiliki surat izin dan juga melakukan pengawasan apakah izin yang mereka miliki telah diperpanjang atau telah berakhir masa berlakunya.
“Penertiban tempat usaha ini salah satu wujud pendapatan asli daerah (PAD), jadi kita imbau kita cek secara rutin. Selain pengawasan, kedatangan kita ini juga bersama Gugus Tugas COVID-19 meninjau protokol kesehatan di beberapa lokasi usaha apakah diterapkan atau tidak,” ujar Kukun.
Terkait sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dan tidak mengindahkan peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Lahat maka akan dilakukan imbauan teguran lisan, tertulis, hingga penutupan tempat usaha. “Untuk pelaku usaha yang berada di Lahat telah memilki izin, namun kendala yang ditemukan di lapangan yakni masa berlakunya. Bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti dan tidak patuh akan perda/perbup maka diberikan teguran secara lisan, surat peringatan hingga nantinya tak digubris kita akan koordinasi dengan instansi terkait untuk sanksi menjatuhkan sanksi yakni penutupan lokasi tempat usaha,” jelasnya.
Sementara, pihak Hotel, Andin selaku Admin Grand Sigma Lahat mengatakan tadi dicek surat izin, berkas berkas terkait perizinan usaha dan juga izin gangguan (HO). “Tadi, yang belum adalah HO, karena sudah diurus dan diperpanjang namun belum keluar kita masih menunggu dan itu belum selesai,” tuturnya singkat.
Laporan Agustin
Editor Abror Vandozer







![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-225x129.jpg)





![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-129x85.jpg)


![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
