2021, Pendamping Desa Harus Miliki Sertifikasi

- Jurnalis

Selasa, 8 Desember 2020 - 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pendamping desa

Ilustrasi pendamping desa

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Terkait tugas pendamping desa, Menteri Desa berniat betul untuk mengevaluasi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan dan Informasi Pusat (Kaban P4IP) Ir Eko Sriharyanto MM, saat sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 13 tahun 2020 di Hotel Swarna Dwipa, Senin (7/12/2020).

“Makanya tahun ini tidak ada penambahan, karena ingin melakukan evaluasi mana yang mampu mana yang tidak, bagi pendamping yang tidak baik, tidak bisa memberi kontribusi dimasyarakat ada laporan, berarti pendamping tersebut kena evaluasi,” katanya.

Sosialisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan (BPMD Sumsel) diselenggarakan di Hotel Swarna Dwipangga, Senin (7/12/2020).
Sosialisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan (BPMD Sumsel) diselenggarakan di Hotel Swarna Dwipangga, Senin (7/12/2020).

Terkait sanksi (Pendamping Desa) yaitu pemecatan. Makanya pak Menteri berharap nantinya ada sertifikasi bagi pendamping. “Tahun 2021 harus ada sertifikasi bagi pendamping, yang belum memiliki sertifikasi pendamping tersebut tidak layak untuk ditugaskan sebagai pendamping desa,” tegasnya.

Baca Juga:  Tragedi dr Myta Aprilia Azmy, IKA-FK Unsri Desak Kemenkes Audit Wahana Internship

Sementara, Kepala BPMD Sumsel Wilson menambahkan, bagi provinsi monitoring itu tetap setelah ada laporan. “Laporan itu tetap dimonitoring untuk dana desa ini, untuk provinsi ini bekerjasama dengan Polda itu namanya tim cyber, untuk mengawasi dana desa ini,” ungkapnya.

Dana desa itu adalah bantuan gubernur itu tetap kita monitoring. “Apalagi ada pengaduan dari masyarakat tetap kita evaluasi kita monitoring dan sekaligus kita cek kebenarannya tetapi kita tetap koordinasi dengan pihak kabupaten yang memiliki wilayah,“ ujar Wilson kepada Wideazone.com dan Zoom Post.

Baca Juga:  Gubernur Herman Deru Apresiasi Komitmen Lingkungan dan Inovasi PTBA di Usia ke-45

Setiap kabupaten tetap dimonitoring, kedua jika ada pengaduan dari masyarakat lebih kita evaluasi lagi. “Kita kroscek dan kita bekerjasama dengan pihak kepolisian tadi, kalau memang ada pengaduan,” paparnya.

Terkait masalah BUMDES, ini pemberdayaan dana desa. Jadi tidak seperti membangun jalan ngecor ngecor tidak karuan. Seperti yang dijelaskan pak Eko tadi, desa itu ada kewenangan ada musyawarah masyarakat desa di situ didampingi oleh konsultan. “Rancangan program dana desa itu yang lebih utama,“ tutur Wilson.

Laporan Akip – Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Lima Petugas Dishub Palembang Dipecat, 14 Kena Sanksi Administratif Buntut Razia Liar
Pemprov Sumsel dan Bank Sumsel Babel Kolaborasi Dorong UMKM Lokal Melalui Hiburan Rakyat dan Undian Super Grand Prize Pesirah
Hari Kebebasan Pers Sedunia: Ketum SMSI Firdaus Tegaskan Mendirikan Perusahaan Pers Adalah HAM
Tragedi dr Myta Aprilia Azmy, IKA-FK Unsri Desak Kemenkes Audit Wahana Internship
Skandal Razia Liar Dishub Palembang: 19 Oknum Petugas Terancam Sanksi Berat
Hari Pendidikan Nasional: Negara Jangan Lari dari Kewajiban
Jon Heri Kembali Pimpin SMSI Sumsel, Masa Bakti Diperpanjang
Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Sejahterakan Buruh pada May Day 2026, Siap Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 10:05 WIB

Lima Petugas Dishub Palembang Dipecat, 14 Kena Sanksi Administratif Buntut Razia Liar

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:59 WIB

Pemprov Sumsel dan Bank Sumsel Babel Kolaborasi Dorong UMKM Lokal Melalui Hiburan Rakyat dan Undian Super Grand Prize Pesirah

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:43 WIB

Hari Kebebasan Pers Sedunia: Ketum SMSI Firdaus Tegaskan Mendirikan Perusahaan Pers Adalah HAM

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:24 WIB

Tragedi dr Myta Aprilia Azmy, IKA-FK Unsri Desak Kemenkes Audit Wahana Internship

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:08 WIB

Skandal Razia Liar Dishub Palembang: 19 Oknum Petugas Terancam Sanksi Berat

Berita Terbaru