Stimulus APBN Dorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

Program PEN Terakselerasi Signifikan pada Kluster Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun.

Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19 akibat penularan Varian Delta.

Realisasi program PEN sampai dengan 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu. Realisasi di sektor kesehatan mencapai Rp77,18 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 426,94 ribu pasien, pemberian insentif untuk 861,9 ribu nakes, dan santunan kematian untuk 278 nakes, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang. 

Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp99,33 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. 

Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp50,25 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah. Selain itu, Pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. 

Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,02 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 11,84 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp51,97 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Pendapatan Negara Semakin Optimal, Mengindikasikan Kelanjutan Pemulihan Ekonomi

Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan bulan Juli 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.031,5 triliun atau tumbuh 11,8 persen, mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP. 

Penerimaan pajak mencapai Rp647,7 triliun, tumbuh 7,6 persen (yoy). Penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik, menunjukkan kegiatan ekonomi yang mulai tumbuh. Begitu pula jika ditinjau secara sektoral, penerimaan neto mayoritas sektor utama yang membaik menunjukkan berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik. Pemanfaatan insentif pajak berlanjut pada tahun 2021, hingga pertengahan Agustus mencapai Rp51,97 triliun, terdiri dari insentif dunia usaha (PMK-9) sebesar Rp50,24 triliun, insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) sebesar Rp304,6 miliar, serta insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) sebesar Rp1,43 triliun. Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 29,5 persen (yoy), mencapai Rp141,21 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. 

Kinerja Cukai tumbuh 18,2 persen (yoy) didorong pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan efektivitas kebijakan dan pengawasan di bidang Cukai. Kinerja Bea Masuk tumbuh 9,2 persen (yoy) dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, sedangkan kinerja Bea Keluar tumbuh 888,7 persen (yoy) didorong peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. 

Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif kepabeanan dan cukai khususnya di bidang kesehatan untuk impor alat kesehatan dan vaksin. Selajutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Juli 2021 mencapai Rp242,1 triliun, tumbuh 15,8 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung meningkatnya pendapatan SDA Migas dan Nonmigas, PNBP lainnya dan pendapatan BLU, yang masing-masing tumbuh 8,1 persen, 62,9 persen, 31,2 persen, dan 97,4 persen (yoy).

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya