Sah! Tanah SHM 1988/Silaberanti Milik Januar Kwan-Hory Uteh Dipasang Plang

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Sah! Tanah seluas 50.496 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik [SHM] bernomor 1988/Silaberanti adalah milik Januar Kwan dan Hory Uteh setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 764 PK/PDT/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 sehingga status kepemilikan tanah itu telah berkekuatan hukum tetap.

Menyusul putusan itu, Januar Kwan/Hory Uteh melalui Kuasa Hukumnya Dr [Cand] Ibrani Datuk Rajo Tianso SH MH melakukan pemasangan plang penanda hak atas tanah pada Jumat 6 Maret 2026.

“Pemasangan plang tersebut sah, karena objek tanah telah berstatus sita jaminan [conservayoir beslah] berdasarkan putusan pengadilan. SHM Nomor 1988/Silaberanti secara resmi tercatat atas nama kliennya [Januar Kwan dan Hory Uteh],” kata Ibrani di sela pemasangan plang penanda di lokasi.

Menurutnya, meski terdapat pihak yang memprotes seharusnya menunjukkan bukti kepemilikan jika merasa memiliki hak atas lahan tersebut.

“Kalau seseorang punya kendaraan pasti ada BPKB-nya. Ini sudah jelas kepemilikan tanah tertuang pada SHM atas nama Januar Kwan dan Hory Uteh,” ujarnya.

Ibrani menambahkan, status kepemilikan tanah itu telah berkekuatan hukum tetap. Apa yang dipersoalkan tidak ada lagi. Kedatangan kami hanya untuk memasang plang penanda hak tanah seluas 50.496 meter persegi.

Ia juga menyayangkan sikap sebagian warga yang dinilai tidak menghormati putusan pengadilan. Menurutnya, sengketa tersebut telah melalui berbagai proses hukum, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN], saat pihak Lacinong menggugat pembatalan SHM milik kliennya. Namun gugatan tersebut ditolak karena dinilai tidak beralasan.

Selain itu, kata Ibrani, perkara ini juga sempat disinggung dalam laporan dugaan penyerobotan lahan. Saat itu pengadilan menyarankan agar sengketa diselesaikan melalui jalur perdata.

“Sekarang hukum perdata sudah menyatakan tanah ini milik Januar Kwan dan Hory Uteh, dan pihak Lacinong dinilai melakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan sengketa lahan tersebut bermula sejak 2001. Saat itu tanah dimiliki Hidayat Amin, kemudian diagunkan ke bank. Dalam proses lelang, pemenangnya adalah SL Darmawan sebelum akhirnya beralih kepada Januar Kwan dan Hory Uteh.

Sementara itu, Andu, anak dari Lacinong, menilai pemasangan plang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat meskipun ada putusan pengadilan.

Menurutnya, jika memang akan dilakukan eksekusi terhadap lahan tersebut, seharusnya dilakukan berdasarkan perintah resmi dari pengadilan.

Ia menyebut pihaknya mengakui adanya putusan pengadilan terkait keabsahan SHM 1988/Silaberanti. Namun menurutnya, putusan itu tidak berkaitan langsung dengan objek tanah yang saat ini dipasang plang.

Andu juga menyebut pihaknya pernah menerima panggilan terkait penetapan eksekusi pada 29 Desember 2025 dan menghadiri pertemuan pada 13 Januari 2026 dengan Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pengadilan menyampaikan akan menetapkan eksekusi dalam waktu delapan hari apabila poin tertentu tidak dipenuhi. “Tapi hingga saat ini belum ada eksekusi,” ujarnya.

Padahal apa yang dikatakan tergugat, jelas Ibrani, berbeda dengan kenyataannya, sebab teguran dari Pengadilan yang sebenarnya, pihak Lacinong supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Selasa 13 Januari 2026 pukul 09.00 WIB.

“Dalam tempo delapan hari, setelah diberi teguran, [pihak tergugat] harus melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 764 PK/PDT/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela,” tegasnya.

Laporan/Editor Abror Vandozer