Ratusan Karyawan PT GON Menggelar Aksi Demonstrasi di Kantor DPRD Ogan Ilir

WIDEAZONE.COM, INDRALAYA — Ratusan Karyawan PT Gold Oilindo Nusantara (PT GON) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Ogan ilir tanjung senai, Kamis (6/2/2020).

Massa yang dikomandoi oleh Koordinator Aksi Herman meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir agar memfasilitasi dan mempertemukan pihak perusahaan PT GON dengan mereka.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Hermawan mengatakan, meminta pihak perusahaan untuk memeberikan kepedulian terhadap nasib karyawan dan menghentikan tindakan PHK.

“Kami meminta kepada PT GON untuk memberikan kartu BPJS Kesehatan, meminta upah jam lembur bagi karyawan dan kami menuntut pihak perusahaan untuk menghentikan PHK terhadap karyawan,” kata Hermawan, penuh semangat.

Ia menegaskan, agar aspirasi yang kami suarakan untuk segera disampaikan terutama kepada Direksi PT GON atas tuntutan kami selama ini.

Pihaknya juga mengingatkan agar tuntutan tersebut dipenuhi pihak perusahaan dan berharap agar cepat terealisasi.

Aksi karyawan disambut, diterima oleh Sekretaris DPRD, Muksidah SE MSi dan Kepala Bagian Humas Kabupaten Ogan Ilir Yuniarti SIP MSi.

Kabag Humas, Yuniarti meenjelaskan, kami akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan ke pihak Direksi PT GON.

” Kami akan sampaikan tuntutan kawan kawan kepada pihak Direksi perusahaan dan juga akan kita sampaikan permasalahan ini ke DPRD Ogan Ilir Komisi 4 untuk segera dipertemukan antara karyawan  dengan pihak perusahaan pada Rabu 12 Februari 2020 mendatang,” jelas Yuniarti di depan massa aksi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Ogan Ilir, Saili menyampaikan, sebelumnya sudah ada ada mediasi dengan kedua pihak atas perselisihan tersebut.

“Berhubung tidak adanya mediator, maka  kami akan laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Suamtera Selatan melalui bagian perselisihan,” ucapnya.

Saili pun menambahkan, ” Kami sebagai Dinas tenaga kerja dan transmigrasi tetap akan mengadakan pengawalan atas permasalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak,” pungkasnya dengan tegas. (**)

Laporan Rosita

Editor Abror Vandozer