Rakornas PPP, Bawaslu Jabarkan Titik Rawan dalam Tahapan Pencalonan

Dalam tahapan pencalonan ini, Puadi metakinkan ada sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan sesuai Pasal 284 dan 285 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 jika calon atau timnya terbukti memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. “Kemudian Pasal 286 yang memberikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bisa pula karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pencalonannya dibatalkan sesuai Pasal 338,” ujarnya.

Belum itu saja. Puadi menambahkan, ada pula sanksi pidana sesuai Pasal 520 UU Pemilu 10/2017 apabila membuat surat dokumen palsu untuk menjadi bakal calon. “Karena itu, Bawaslu senantiasa mengingatkan dan melakukan berbagai upaya pencegahan agar tak terjadi pelanggaran,” kata mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini.

Bawaslu sendiri menurutnya dalam tahapan ini menangani sengketa proses pemilu. “Selain itu, Bawaslu diberikan kewenangan menangani pelanggaran,” sebutnya kepada jajaran pengurus PPP dari seluruh provinsi yang hadir. (JFA)

Halaman : 1 2 3