Pj Gubernur Elen Setiadi Rumuskan Strategi Pengendalian Inflasi Bersama TPID dan TP2DD Jelang Nataru

- Jurnalis

Senin, 11 November 2024 - 19:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH MSE menggelar  Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan (Sumsel) bertempat di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin 11 November 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH MSE menggelar  Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan (Sumsel) bertempat di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin 11 November 2024.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH MSE menggelar  Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan (Sumsel) bertempat di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin 11 November 2024.

Kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025,

Pj Gubernur  Elen Setiadi mengatakan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumsel sebesar 1,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87.  Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 1,44 persen dengan IHK sebesar 107,05 dan terendah terjadi di Kota Lubuklinggau sebesar 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.

Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi meliputi tomat, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan yang juga menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2024. Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah cabai merah.

“Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua Bapak/Ibu sekalian, dan saya yakin mulai hari ini kita sudah mengambil strategi kebijakan, karena kita sebulan lagi akan menghadapi Nataru dan kita masih punya ruang  yang cukup untuk dilakukan hal-hal yang harus kita dorong dan kita akan koordinasikan,” ungkapnya.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Elen mengingatkan para  Bupati/ Walikota untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, karena  pada 27 November mendatang,  Provinsi Sumsel akan menyelenggarakan Pemilukada  serentak. Dimana memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya agar daerah waspada dan antisipas soal ketersediaan beras, minyak goreng dan gula pasir, dan sembako lainnya yang dalam peruntukannya digunakan masing-masing paslon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

“Kami juga menghimbau Bupati/walikota dapat meningkatkan ketersediaan pasokan melalui penggunaan dana BTT yang nanti akan kita bahas khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan khusus beras akan kita lakukan kerjasama dengan Bulog,” imbuhnya.

Elen juga meminta TPID Kabupaten/Kota melakukan upaya melalui strategi Ketersediaan Pasokan, dengan memastikan keberlanjutan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), monitoring kondisi pasokan secara berkala, mendorong sentra baru Lebih komoditas bawang merah dan cabai, dan mendorong optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya dalam bidang penelitian pengembangan teknologi dan informasi.

“Keterjangkauan harga dengan cara terus melaksanakan pasar murah secara rutin melakukan pemantauan harga pasar sebagai early warning penetapan target penurunan harga komoditas di atas HET, melakukan optimalisasi dan replikasi toko Penyeimbang, serta membuat kajian mengenai pengelolaan distribusi gabah,” paparnya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Dia mengingatkan kepada daerah selaku ketua TPID Kabupaten/kota agar upaya yang telah dilaksanakan ini dapat terdokumentasikan dan dapat dilaporkan dengan baik dan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

“Ini dilkukan agar berkesempatan untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025 yang proses penilaiannya dilaksanakan sepanjang 2024,” terangnya

Dalam rakor berbagai stakeholders menyampaikan berbagai materi terkait  langkah maupun strategi dalam mengendalikan inflasi, dimulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky Perdana Gozali  dalam paparannya membahas Rujukan Upaya / Strategi Pengendalian Inflasi Sumsel menjelang akhir Tahun 2024 dan Tahun 2025 mendatang, berdasarkan diagnosa Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan III Tahun 2024 dan Capaian Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah di Provinsi Sumsel.

Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Materi Pemanfaatan Data dan Informasi Berita Resmi Statistik BPS Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sumsel, Laporan dan penjelasan dari Bulog terkait Kondisi stok, harga dan distribusi komoditi yang menjadi penugasan Bulog menjelang akhir tahun dan Nataru 2024.  [AbV/red]

Berita Terkait

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB