Perusahaan Wajib Bayar THR, Gubernur HD: PNS Masih Tahap Perhitungan

TRADISI mudik atau pulang kampung bagi masyarakat tentunya dilakukan setiap tahun untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga.

Namun memasuki kali kedua Ramdhan tahun ini, wabah pandemi COVID-19 masih saja menjangkiti bangsa Indonesia dan seluruh dunia.

Soal itu, Pemerintah pusat pun telah melarang mudik dan mulai menempatkan petugas di beberapa titik ruas jalan untuk menghalau pemudik.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan kebijakan Mudik secara nasional saya tidak mengaturnya, namun tingkat Provinsi Sumsel. Untuk yang ingin mudik ke dusun silakan.

“Tapi jangan melanggar aturan terutama protokol kesehatan (Prokes) dan selalu ingat tentang pesan pesan pemerintah pusat,” ungkap HD usai menghadiri dan memfasilitasi audiensi seluruh kepala daerah di Sumsel dengan Ketua KPK H Firli Bahuri, Kamis (15/4/2021).

Terkait permasalahan tunjangan hari raya (THR), kata Gubernur Sumsel, Perusahaan yang merasa punya kewajiban untuk membayar THR terhadap karyawannya, bayarlah!!

“Ada beberapa cara pembayaran THR, ada yang tunai dan terdapat yang mengangsur,” jelas Deru seraya menegaskan.

Untuk THR pegawai negeri sipil (PNS), Ia menambahkan, angkanya masih dalam tahap perhitungan,” tegas Eks Bupati OKU Timur 2 Periode ini.

Laporan Abror Vandozer