Pemprov Sumsel Serius Dukung Upaya Pemerintah Pusat Berantas Narkoba, Terorisme dan Korupsi

Di lain pihak, Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan kegiatan dialog dan diskusi tersebut didasari dengan kepentingan dan tujuan  bersama dalam memberantas  yang menjadi musuh negara.
 
“Kita ada di sini mempunyai kepentingan dan tujuan bersama, permasalahan bangsa salah satunya korupsi, tidak ada suatu negara mencapai tujuan jika kita tidak bisa memberantas poin-poin besar yang membuat negara gagal salah satunya korupsi,” ujarnya.
 
Sementara, Deputi Bidang I Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI, Mayjen TNI Nisan Setiadi dalam paparan singkatnya menegaskan tindak terorisme dan radikal merupakan bukan berasal dari suatu agama.
 
“Ada banyak ciri-ciri radikalisme dan terorisme salah satunya mereka yang tidak menyukai budaya dan ini saya tegaskan bukan dari suatu agama tidak ada agama yang mengajari tindak kriminal yang kejam,” katanya.
 
Nisan mengatakan pihaknya memaksimalkan pengawas  terhadap teroe-teror global.
 
“Mengawasi potensi teror-teros global yang menjadi sasaran empuk para terorisme ini yang kami fokuskan dan kerjasama bilateral dengan beberp negara kai lakukan dan dibantu banyak kementrian lembaga di Indonesia,” jelasnya.
 
Kepala LPSK RI, Drs. Hasto Atmojo Suroyo,  dalam paparannya menegaskan  pihaknya terus melakukan perlindungan terhadap kasus-kasus kriminal di Indonesia terutama Terorisme, Korupsi, Perdagangan Manusia, Narkotika dan masih bayak yang lainnya.
 
“Lembaga kami dibentuk 2008  karena ada tindak pidana yang besar terutama korupsi terjadinya saksi yang tidak berani memberikan kesaksiannya ini kami bina dan memberi perlindungan,” ujarnya.
 
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Sarjono Turin, Hakim Tinggi Palembang, Johan Arifin, dan Seluruh Bupati dan Walikota yang berkesempatan hadir. [red]

Halaman : 1 2 3