Pembangunan WC Sejangko II Tuai Polemik

WIDEAZONE.com, OGAN ILIR | Pihak Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir telah mengetahui terkait beredarnya kabar dugaan mark up anggaran pembangunan WC dan jalan yang dilaksanakan pemerintah desa Sejangko II.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Inspektorat OI, M Ridho Latief saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kamis (15/7/21).

“Akan tetapi, belum bisa menindaklanjuti informasi berita, sebelum adanya laporan resmi dari masyarakat terkait hal dan instruksi Bupati,” ujarnya,.

Dikatakan Ridho, atas pemberitaan itu, yang jelas kami sangat respons, namun, inspektorat ini kan sifatnya detil atas pengaduan masyarakat. Jadi, kami tidak bisa langsung mengambil tindakan, masyarakat harus membuat pengaduan atau laporan resmi yang ditujukan ke pada kami, lewat online pun bisa sekarang. “Setelah ada laporan masuk, biasanya Bupati melakukan rapat yang melibatkan Inspektorat dan Dinas PMD terlebih dahulu, selanjutnya bupati memberi perintah kepada kami. Intinya, kami akan bertindak sesuai dengan perintah Bupati OI, bila diminta untuk cek ke lokasi, ya kami siap dan segera turun ke lapangan,” tegasnya.

Intinya nanti, jelas Ridho, kalau sudah ada perintah dari bupati kami akan segera kroscek ke lapangan, di sana akan kita lihat apa benar adanya dugaan korupsi tersebut. “Jika memang terbukti ada, tentunya kami akan segera bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Ia menuturkan, kalau memang ada yang dirugikan berupa fisik antara yang ril dengan yang sudah dilaksanakan, dan di situ ada perselisihan hitungan biaya, maka kepala desa harus mengembalikan dana yang sudah dirugikan kepada pemkab OI. “Dalam waktu 60 hari, jika dalam kelonggaran waktu yang ditentukan itu tidak bisa mengembalikan maka Inspektorat wajib meneruskan ke aparat penegak hukum (APH). Itu bukan suatu hukum dari kami melainkan adalah proses yang memang harus dilakukan,” terangnya sembari menegaskan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OI Marten Thandi SH MH, mengatakan berterima kasih atas penyampaian ke pada awak media terkait persoalan yang terjadi di desa Sejangko II. Pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait permasalahan tersebut.

“Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan komentar dikarenakan masih ada pihak terkait yang berwenang dalam hal ini, ada Dinas PMD OI, Inspektorat OI dan Bupati. Akan tetapi kalau masyarakat desa Sejangko ll sudah membuat laporan resmi dan tembusan kepada pihak Pemkab OI, maka kami bisa menindaklanjutinya atau meneruskan laporan tersebut ke Pemkab OI”, ujar Marten Thandi, Kamis (15/7/2021) siang, saat dikonfirmasi langsung awak media.

Marten Thandi menegaskan bahwa masyarakat harus membuat laporan secara resmi ke Kejari OI. “Laporan tersebut dibuat secara tertulis, harus jelas (rinci) dan harus dilengkapi berkas laporannya dengan melampirkan identitas yang sesuai dengan KTP pelapor,” jelasnya.

Terpisah, menurut Irawadi selaku Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara (LAI BPAN) Sumsel saat ditemui di kantornya mengatakan, kalau memang pihak Inspektorat OI sudah mengetahui berita yang telah beredar terkait pembangunan WC yang diduga adanya mark up dan terindikasi ada kecurangan (dugaan korupsi) seharusnya pihaknya segera turun ke lapangan untuk menindaklanjutinya jangan menunggu hingga masalah ini berlarut-larut.

“Sebagai anggota LAI BPAN Sumsel, saya merasa terpanggil untuk turun langsung ke lapangan dan mengecek kebenaran berita tersebut. Apabila terbukti benar, adanya anggaran-anggaran yang di mark up seperti yang diberitakan, ini jelas sangat merugikan negara dan hal semacam ini tidak bisa didiamkan,” pungkasnya. (RD/T-11)