banner 1105x262

banner 2560x598

banner 2560x598

banner 2560x598

MUI Sumsel Nyatakan Kesatuan Al-Haq, Aliran Sesat

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan [MUI Sumsel] menggelar Sosialisasi Fatwa MUI terkait beberapa aliran agama yang di anggap menyimpang atau sesat.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan [MUI Sumsel] menggelar Sosialisasi Fatwa MUI terkait beberapa aliran agama yang di anggap menyimpang atau sesat.
banner 468x60

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan [MUI Sumsel] menggelar Sosialisasi Fatwa MUI terkait beberapa aliran agama yang di anggap menyimpang atau sesat.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di kantor Sekretariat LP POM MUI Sumsel Jalan Kapten Anwar Sastro nomor 1061 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum MUI Sumsel KH Ayik Farid Alydrus, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumsel KH Amin Dimyati SH, Bendahara MUI H Sugiman, dan Wakil Sekretaris MUI Sumsel KH Mahmudin SAg MSi.

Selain itu, perwakilan dari Polda Sumsel, Kejati Sumsel, Kesbangpol Sumsel, Kodam II Sriwijaya, Binda Sumsel, Diknas Sumsel, perwakilan Kemenag Sumsel, dan juga beberapa awak media.

“Aktivitas dan penyebaran aliran Al Haq adalah aliran sesat,” tegas KH Amin Dimyati SH saat sosialisasi Fatwa MUI nomor 02/MUI-SS/VII/2022, Senin [01/08/2022].

Selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Sumsel, KH Amin Dimyati menyatakan, bahwa MUI pernah menetapkan sepuluh kriteria sebuah aliran keagamaan dianggap menyimpang pada rapat kerja nasional 2007. Bila salah satunya dilanggar, bisa dikatakan aliran itu menyimpang/sesat.

“Salah satunya adalah Aliran Al Haq, yang telah kita anggap sebagai aliran menyimpang atau sesat,” jelasnya.

“Salah satu contohnya persoalan Ketuhanan, Al Haq bahwa firman Allah tidak dianggap untuk landasan beragama, di mana Al Quran hanya dipahami dari makna saja namun tidak diamalkan. Hadist dan sunnah tidak dianggap penting [ingkar sunnah). Nabi Muhammad tidak diakui sebagai nabi terakhir,” tambahnya.

KH Amin menyebutkan, Al Haq juga menganggap bahwa salat tidak wajib, yang dianggap kewajiban dalam kelompok ini hanyalah soal jihad. Di mana pengertian jihad menurut mereka adalah mencari dana untuk kelompoknya sendiri.

“Al Haq ini juga seringkali mengkafir-kafirkan orang di luar dari kelompoknya, yang mereka anggap tidak se-aqidah dengannya,” ujarnya.

Dengan runutan langkah yang kami lakukan bersama dengan Direktorat Intelkam. Fatwa ini kami keluarkan berdasarkan penelusuran dan keterangan dari pelaku yang telah menyatakan tobat dan kembali ke pada Islam yang benar.

Sementara, Kejati Sumsel mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan MUI, dalam rangka menjaga keutuhan ummat yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah Sumsel.

Kejati Sumsel telah mengetahui ada empat MUI di provinsi lain yang memang telah mengeluarkan fatwa terkait Kesatuan Aliran Al Haq ini.

Untuk itu pihaknya pada 8 Agustus mendatang, akan mengundang stakeholder yang hadir, sebagai bagian dari keanggotaan Bakorpakem sekaligus MUI Sumsel, dan meminta MUI untuk memberikan masukan terkait ajaran ini.

Laporan Suherman | Editor Abror Vandozer