Beberapa di antara jalur kereta api yang membuat mereka tersangkut kasus adalah Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, KA Trans Sulawesi, hingga proyek konstruksi di Lampegan, Cianjur. Mereka juga menerima suap terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Menurut Tana dalam sejumlah proyek itu para pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek. Angka suap sekitar lima sampai 10 persen dari nilai proyek.
“Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu. Pengaturan dilakukan melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender,” kata Tanak.
Secara total, para pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu menerima suap sekitar Rp 14,5 miliar dari para pihak swasta. Namun, KPK memastikan bakal terus mengembangkan kasus ini dan menelusuri adanya suap lainnya. (JFA)
Halaman : 1 2



![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)





![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-129x85.jpg)







![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

