Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan (Kabid PPHP Disbun Sumsel), Rudi Arpian, Jumat (27/11/2020).
Harga karet Sumsel dengan kadar KKK (Kondisi Karet Kering) 100 persen di akhir tahun diprediksi berkisar Rp18.100 hingga Rp18.900 per kilogram.
Berdasarkan data Singapore Commodity yang diolah Dinas Perdagangan Sumsel bersama Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo). Hal itu tak lepas dari terhambatnya produksi dari negara penghasil karet seperti Thailand dan Vietnam yang dilanda oleh siklus cuaca ekstrim La Nina beberapa waktu lalu.
Dari yang diamati harga karet Sumsel yang diolah Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel dan Gapkindo Provinsi Sumsel di bulan November 2020 rata rata Harga Karet KKK 100% Pekan pertama Rp18.711, lalu rata-rata Pekan kedua Rp18.146 dan rata-rata pekan ketiga Rp18.329.
Sementara harga karet di tingkat petani yang dijual melalui UPPB untuk karet mingguan KKK 50 persen masih diatas Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan harga karet di tingkat non UPPB harga karet mingguan berkisar antara Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogram.
“Kalau kita ambil rata rata selisih harga Rp.3.000 saja per kilogram, andai petani menjual karetnya seminggu 100 kilogram maka ada selisih Rp300.000 per minggu atau dalam sebulan Rp1,2 juta. Uang ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur selama sebulan,” jelasnya
Dikatakannya, hal inilah yang mendorong petani karet di Sumatera Selatan semakin tertarik membentuk unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet atau UPPB karena dinilai lebih menguntungkan.
Selain harga jual bokar yang jauh lebih tinggi, UPPB juga memperpendek rantai tata niaga, produksi bokar pun juga akan meningkat dengan adanya intensifikasi karet berupa bantuan saprodi (pupuk, dan lain-lain), alat asap cair serta bahan pembeku lateks hingga bantuan Gedung Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang membuat kesejahteraan petani karet semakin baik.
Sampai bulan Oktober 2020 jumlah UPPB yang sudah terbentuk di Provinsi Sumsel sebanyak 284 UPPB termasuk dalam proses ada 5 UPPB.
“Kalau dibandingkan dengan Provinsi penghasil karet lainnya, Sumatra Selatan adalah Provinsi yang terbanyak membentuk UPPB, dalam tahun 2020 saja kita sudah bisa membentuk 67 UPPB dari target 50 UPPB di tahun 2020,” terangnya.
Namun, Pemprov Sumsel melalui Dinas Perkebunan terus menghimbau pemerintah di Kabupaten/Kota penghasil karet, terutama Kabupaten/Kota yang masih belum seimbang jumlah UPPB-nya dengan luas areal karet yang dimiliki, termasuk Kabupaten Muratara untuk merangkul petani karet yang belum tergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
“Harapan ke depan harga karet Sumsel tetap terjaga dan terkoreksi, dan sudah ada kejelasan paket stimulus dari Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, yang akan merombak kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global,” tutupnya.
Laporan Akip
