Komisi 1 DPRD Bangka Kunker ke Dinsos OKI

WIDEAZONE.COM, KAYUAGUNG — Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI).

Kunker yang dilakukan Komisi 1 DPRD Bangka bertujuan untuk mendalami mekanisme pendistribusian bantuan sosial (Bansos) COVID-19 .

“Kunjungan yang kita lakukan ini, ingin mendalami pola pendistribusian bantuan jaring pengaman sosial COVID-19 yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kami memilih Kabupaten OKI dengan alasan bahwa daerah tujuan dengan kondisi dan status zona hijau dan proses distribusi yang dilaksanakan cukup baik,” ungkap Sekretaris Komisi 1 DPRD Bangka Maryanto saat dihadapan media ini.

Dalam pertemuan tersebut, Maryanto mengatakan, kami berdiskusi tentang bagaimana pola pelaksanaan distribusi bansos dan terkait kendala persoalan yang ditemui di lapangan.

“Kepala Dinas Sosial OKI, H Reswandi memaparkan kepada kita, tentang persiapan, pengelolaan pendistribusian pola penanganan, pendekatan dan sosialisasi tata kelola pembagian yang sangat tertib dan menurut kami, baik,” katanya.

Maryanto pun menerangkan, dari hasil diskusi itu, ada beberapa hal yang bisa menjadi pedoman untuk dapat diterapkan di tempat kita, seperti pola pembagian, distribusi, pola pemetaan wilayah dalam pembagian hingga koordianasi antara gugus tugas dan OPD.

“Nanti akan kami terapkan ke daerah kami dan akan kita jadikan contoh apa yang bisa kami kembangkan di sana,” terangnya.

Memang, jelasnya ada suatu masalah yang sebenarnya ditemui secara nasional seperti data yang diverifikasi validasi tahun 2019 dan 2020 tidak termasuk ke dalam data Kementerian Sosial (Kemensos).

Usai menerima kunjungan kerja Anggota Komisi 1 DPRD Bangka, Kadinsos H Reswandi menyampaikan, pihaknya menyambut baik kunjungan dari para anggota dewan ini. Menurutnya, melalui kegiatan seperti ini masing-masing bisa saling berbagi pengalaman satu sama lain.

“Sejauh ini pelaksanaan penyaluran bansos di Kabupaten OKI dilaksanakan sesuai dengan LKPP Nomor 3 tahun 2020. Pelaksanaan sejak awal kita usahakan sesuai dengan aturan, mulai dari perencanaan hingga penyaluran,” ucapnya.

Memang, menurutnya di lapangan sempat ada beberapa kendala yang ditemui namun diakuinya hal itu telah diselesaikan sesuai aturan.

“Kita sesuai kontrak dan sudah dipanggil untuk penyelesaian. Kalau kurang sesuai spek dari penyedia itu mereka (penyedia) kita panggil dan dari penyedia harus siap kalau kurang ya ditambah, kalau beda diganti dengan yang sesuai,” tutuyrnya.

Laporan Marzuki

Editor Abror Vandozer