DKP PWI Sumsel: Jangan Ada Jual Beli Suara dalam Konperprov

Haji Helmy Marsindang menegaskan, kita perlu Ketua Umum PWI Sumsel yang punya wibawa tinggi dan mampu memperjuangkan kepentingan para anggota, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mampu bersikap proporsional. Mantan Sekretaris Umum PWI Sumsel yang juga mantan Koresponden Harian Ekonomi NERACA ini mengingatkan dibutuhkan ketua umum yang punya kemampuan hebat. Termasuk memperjuangkan adanya kantor PWI Sumsel milik PWI.

“Kantor PWI Sumsel di Jalan Supeno ini kan masih status pinjam pakai dari Kodam II Sriwijaya. Beberapa tahun lalu, sudah ada bangunan kantor PWI dibangun Pemprov Sumsel di Jakabaring. Mestinya, kantor tersebut diterima dengan baik dan jangan dibiarkan dialihkan untuk Bawaslu dan lainnya. Sebab, saya sudah telusuri bangunan kantor itu dianggarkan untuk PWI Sumsel,” kata tokoh pers yang selalu tampil necis ini.

Haji Syarifuddin Basrie yang baru menjadi anggota DKP PWI Sumsel sebagai pengganti H. Kurnati Abdullah yang meninggal dunia juga menegaskan, sudah waktunya praktek jual beli suara dalam Konferensi untuk memilih Ketua PWI dan atau Ketua DKP PWI Sumsel dihentikan. “Saya siap maju untuk jadi Ketua PWI Sumsel kalau pemilihan tanpa money politic tanpa jual beli suara,” kata owner Agung Pos Group ini.

Permintaan dan imbauan agar jangan ada lagi money politic dalam Pemilihan Ketua PWI dan Ketua DKP PWI Sumsel terutama pada Konferensi PWI yang direncanakan 23-24 Januari 2024 juga disampaikan secara langsung secara lisan kepada Ketua Panitia Pelaksana Konferensi PWI Sumsel, Kawar Dante.

“Tolong ditegaskan agar dibuat aturan atau syarat tidak boleh ada money politic atau jual beli suara dalam Konferensi PWI Sumsel yang akan datang. Penegasan itu diperlukan jika tidak melanggar PD PRT PWI,” kata Afdhal Azmi Jambak kepada Kawar Dante.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya