Hampir dua tahun sejak Maret 2020 menjadi tahanan di Vietnam, 13 eks anak buah kapal [ABK] Indonesia MV Chung Ching akhirnya bebas.
Eks abk tersebut dituding melakukan perdagangan rokok illegal di perairan Vietnam hingga akhirnya dijerat dalam patrol Bea Cukai Vietnam.
MV Chung Ching adalah kapal milik perusahaan Taiwan, terdaftar dengan bendera Palau dan mempekerjakan 22 ABK, termasuk 13 orang WNI.
“Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Hanoi telah memfasilitasi pemulangan 13 ABK Indonesia ex MV Chung Ching yang ditahan Otoritas Vietnam sejak Maret 2020,” dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RI, diberitakan CNN Indonesia dan dilaporkan pada Senin [25/10].
Kemenlu menyebut penyelidikan oleh Otoritas Vietnam memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran kepabeanan dengan hukuman denda dan penggantian biaya logistik. Biaya tersebut, kata Kemenlu, diambil dari hasil penjualan kapal MV Chung Ching
Dengan keputusan itu lah, Kemenlu melanjutkan, para ABK dinyatakan bebas dan proses kepulangan 13 ABK Indonesia termasuk Kapten kapal dapat dilaksanakan.
“Sehingga mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga di Indonesia,” ujarnya.
Kemenlu menyebut, ke-13 ABK telah tiba dengan selamat di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada tanggal 24 Oktober 2021. Setibanya di bandara, mereka harus menjalani tes PCR dan karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
Kemenlu menyampaikan, saat itu, ABK diminta tetap berada di perairan Vietnam sambil menunggu proses penyelidikan oleh otoritas hukum Vietnam. Sebab, pemilik kapal di Taiwan tidak dapat dihubungi.
Sementara itu, KBRI Hanoi juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK Indonesia dan melakukan koordinasi erat dengan Pemerintah Vietnam. Hal itu dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dan kebutuhan ABK Indonesia selama berada di Vietnam.
“Secara khusus KBRI Hanoi juga melakukan berbagai langkah diplomasi untuk mendorong pemulangan segera para ABK Indonesia tersebut,” tuturnya.







![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-225x129.jpg)





![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-129x85.jpg)


![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
