Dari Melbourne, Prof Denny: Ketua MK Harus Mundur dari Pemeriksaan Perkara Syarat Umur Capres-Cawapres

BEREDAR siaran pers di media sosial [twitter] milik @dennyindrayana yang menyebutkan Ketua Mahkamah Konstitusi [MK] Anwar Usman harus mundur dari pemeriksaan perkara terkait syarat umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden [Capres-Cawapres].

Berkenaan dengan hal itu, Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana SH LLM PhD memaparkan enam Poin, di antaranya dalam akun pribadinya mengatakan pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, saya selaku 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗽𝗼𝗿 perseorangan secara resmi memasukkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap sdr Anwar Usman, yang juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. 

“Laporan itu saya masukkan secara 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 di 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 Mahkamah Konstitusi RI. Besok Senin, laporan juga akan disampaikan secara langsung (𝘩𝘢𝘳𝘥𝘤𝘰𝘱𝘺) ke Mahkamah Konstitusi. Laporan lengkap. 5 (lima) halaman dengan ini saya lampirkan dalam rilis ini,” sebutnya tertuang di akunnya. 

Adapun, ujar Denny Indrayana, dugaan pelanggaran etika yang kami ajukan pada intinya adalah karena Ketua MK Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari tiga perkara uji materi Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, terkait pengujian konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres “𝗕𝗲𝗿𝘂𝘀𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵 𝟰𝟬 (𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗽𝘂𝗹𝘂𝗵) 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻”. ” Ketiga perkara yang seharusnya Anwar Usman mengundurkan diri itu adalah permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023,” jelasnya. 

Dalam Poin ketiga, Denny mengatakan, padahal  poni ketiga ini, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘀𝗶𝗽 𝗞𝗲𝘁𝗮𝗸𝗯𝗲𝗿𝗽𝗶𝗵𝗮𝗸𝗮𝗻, pada penerapan Butir 5 huruf b mengatur: “Hakim konstitusi-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙪𝙣𝙙𝙪𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙞 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙠𝙨𝙖𝙖𝙣 𝙨𝙪𝙖𝙩𝙪 𝙥𝙚𝙧𝙠𝙖𝙧𝙖 apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: … 𝘣. 𝙃𝙖𝙠𝙞𝙢 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙨𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙗𝙪𝙩 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙖𝙣𝙜𝙜𝙤𝙩𝙖 𝙠𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖𝙞 𝙠𝙚𝙥𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙡𝙖𝙣𝙜𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙝𝙖𝙙𝙖𝙥 𝙥𝙪𝙩𝙪𝙨𝙖𝙣”.

Selanjutnya, bahwa karena tiga perkara itu berhubungan langsung dengan kepentingan keluarga Anwar Usman, dalam hal ini adalah kakak iparnya, yaitu Presiden Jokowi, dan anak pertama Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dalam hal potensi dan peluang maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, maka seharusnya Anwar Usman mundur dari penanganan perkara-perkara tersebut.