banner 120x600
banner 120x600
banner 2560x598

banner 2560x598

Breaking News: PP 94/2021 tentang Disiplin PNS Diterbitkan

  • Bagikan
PP 942021 tentang Disiplin PNS
PP 942021 tentang Disiplin PNS
banner 468x60

Kewajiban dan Larangan bagi PNS

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Presiden Joko Widodo [Jokowi] telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada 31 Agustus 2021.

Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini, memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi Pegawai Negari Sipil (PNS). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kewajiban PNS

Terkait Kewajiban PNS tertuang pada pasal 3, pada poin a menyebutkan setia, taat sepenuhnya ke pada Pancasila, undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], dan Pemerintah.

Poin b berbunyi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, c, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, d, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, e, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, f, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pada poin selanjutnya, g, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan h, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 4, PNS juga diwajibkan untuk a, menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, b, menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, c, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, d, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara, e, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *