Bahas Pengaturan Penghitungan Keterwakilan Bacaleg Perempuan, Kesimpulan RDP: PKPU 10/2023 Tak Diubah

Dia mengungkapkan ada tiga poin tuntutan mereka; pertama, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menyatakan menolak Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10/2023 karena melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu dan mematikan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD.

Kedua, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Menuntut Bawaslu untuk menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam waktu 2×24 jam. Sesuai kewenangannya Bawaslu harus menerbitkan Rekomendasi kepada KPU untuk segera merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu.

Tuntutan ketiga, lanjut Bagja, jika dalam waktu 2×24 jam Bawaslu tidak menerbitkan Rekomendasi kepada KPU, maka Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk menuntut pemulihan hak politik perempuan berkompetisi pada Pemilu 2024 dengan melaporkan ke DKPP dan juga melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

“Atas tuntutan tersebut, Bawaslu-KPU-DKPP telah mengadakan forum tripatrit,” ungkap Bagja.

Meski demikian, sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku, perubahan aturan PKPU harus dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah. “Kami (Bawaslu) menyerahkan sepenuhnya kepada KPU, mendorong KPU, dan menyerahkan sepenuhnya kepada forum konsultasi RDP kali ini,” kata Bagja.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya